Ketgam : Prosesi pelantikan dan sidang perdana anggota DPRD Kota Kendari, periode 2009-2010, Selasa (25/08) lalu.Foto.dok

PAN Gabung PPP, Golkar dan Hanura Sendiri

*Komposisi Fraksi DPRD Kota Kendari

Kendari, Kepres- Baru sehari berkantor, partai-partai peraih kursi besar di DPRD Kota Kendari mulai menyusun komposisi fraksi masing-masing. 

Seperti Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya. Peraih kursi terbanyak di DPRD Kota ini menggandeng Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya memiliki satu kursi masuk dalam fraksi yang diberi nama Fraksi Amanat Pembangunan.

Begitu pun dengan Partai Golkar dan Hanura. Dua partai yang berkoalisi dalam pilpres baru-baru ini juga mulai membentuk fraksi. Sedikit berbeda dengan dengan PAN, kedua partai ini masih berdiri sendiri-sendiri. Golkar utuh dengan empat anggota fraksinya, begitu pun dengan Hanura sesuai dengan perolehan kursi masing-masing empat kursi. Meski demikian menurut Ketua DPD Hanura Kota Kendari, Muh. Yahya, keputusan pembentukan fraksi internal partainya masih akan digodok kembali dalam rapat partai nanti.

"Untuk sementara yang kita dorong, sebagai ketua fraksi LDE Arfaid, sekretaris, H Bachtiar Kenepulu dan Bendahara Hj Hamida Sudu. Tapi itu belum final karena masih akan dirapatkan kembali di internal partai," kata Yahya.

Untuk Golkar, Muhamad Ali ditunjuk sebagai ketua, Aminudin Silondae, sekretaris dan Hj Nurlin Surunudin sebagai bendahara. Sedang Bachrun Konggoasa menempati posisi penasihat fraksi partai Golkar. 

Lain halnya dengan Partai Demokrat. Partai peraih suara terbanyak dua setelah PAN ini meski sudah menunjuk Hj Harmina Andi Baso sebagai ketua fraksi, namun masih tetap melakukan penjajakan terhadap partai-partai peraih kursi yang tidak bisa membentuk satu fraksi penuh, seperti PBR, PBB, PPDI, maupun Gerindra. "Demokrat tetap buka diri bagi partai lain yang ingin bergabung," demikian kata Hermina Andi Baso.

Bagimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDIP? Untuk PKS nampaknya belum menentukan sikap, sedang PDIP bakal kembali merapatkan barisan dengan koalisi Perjuangan Bersama Penegak Demokrasi  yang dibentuk jauh-jauh hari sebelumnya bersam PBR, PBB, dan PPDI.

"Secara aturan, PDIP sudah lengkap satu fraksi penuh. Tapi tetap akan dirapatkan kembali dengan beberapa partai koalisi lainnya," kata Alwi incumbent yang dilantik kembali menjadi anggota DPRD Kota sekaligus Ketua DPD PDIP Kota Kendari.

Secara keseluruhan, dipastikan jumlah fraksi DPRD Kota Kendari yang nantinya terbentuk semuanya berjumlah enam fraksi. Menurut Pimpinan Sementara DPRD Kota Kendari, Abdul Razak, pembentukan fraksi ditenggang sampai tiga hari. Tanggal 31 Agustus, semua partai sudah harus memiliki fraksi untuk disulkan kepada pimpinan dan selanjutnya dilakukan pembentukan komisi-komisi.

Bagi PAN sendiri menurut Razak, kenapa memilih PPP menjadi bagian dari fraksinya, hal itu didasari karena kesamaan visi religius partai dan sepemahaman konsep dalam membangun Kota Kendari ke depan. P2/B/ARI          

Selengkapnya.....

Ketgam: Puluhan orang yang menamakan diri Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Sulawesi Tenggara (Formappi-Sultra mekakukan unjuk rasa bertepatan dengan pelantikan 30 anggota DPRD Kota Kendari, kemarin. foto: jumaddin

Pelantikan Anggota DPRD Diwarnai Unjuk Rasa

Kendari, Kepres - Bulan puasa, bukan menjadi penghalang bagi elemen Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Sulawesi Tenggara (Formappi-Sultra) untuk melakukan aksi unjuk rasa di jalanan. Selasa (25/8) kemarin, puluhan orang yang tergabung dalam gerakan ini melakukan aksi damai di gedung DPRD Kota Kendari.

Aksi ini dilakukan bertepatan dengan acara pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Kendari periode 2009-2014 hasil pemilu pada 8 April 2009 lalu.

Meskipun diwarnai aksi, acara pelantikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Atas pengawalan ekstra ketat dari aparat kepolisian, para demonstran secara bergiliran hanya bisa melakukan orasi bebas sekitar 100 meter dari gedung DPRD Kota Kendari. Sejumlah orator, baik Lagustono, Zulham Damu, Alirun, Sumarlin maupun La Ode Kadaruddin, dalam orasi mereka, hanya memberikan warning kepada para wakil rakyat yang baru untuk betul-betul menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi negara.

"Tugas seorang wakil rakyat harus mampu menterjemahkan berbagai program pemerintah, harus berani mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Intinya, ketika mereka sudah dinobatkan sebagai wakil rakyat, maka mau tidak mau, mereka harus mampu memberikan yang terbaik buat yang diwakilinya. Dikhawatirkan, jangan sampai setelah mereka duduk, kepentingan masyarakat terabaikan, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka. Ini yang kita tidak inginkan," kata Zulham Damu.

Orasi berjalan cukup lama. Merasa gerakan mereka tidak dihiraukan dan mengetahui acara pelantikan telah selesai, satu per satu massa menyusup masuk ke dalam halaman gedung dewan. Mereka memaksakan diri untuk masuk bertemu para wakil rakyat karena ada draft kontrak politik yang akan disodorkan kepada semua anggota dewan yang baru untuk ditandatangani. Lagi-lagi, mereka dicegat aparat kepolisian di halaman masuk gedung dewan.

Mereka sempat mencegat Wakil Walikota Kendari H Musadar Mappasomba yang hendak meninggalkan kantor dewan. Upaya ini dilakukan dengan harapan mereka dapat difasilitasi untuk bertemu dengan para anggota dewan. Sayang, usaha itu tidak membuahkan hasil.

Meski begitu, Formappi Sultra tetap ngotot ingin bertemu dengan para anggota dewan. Alhasil, mereka akhirnya diterima juga dalam sebuah rapat singkat yang melibatkan separoh anggota dewan baru. Dalam pertemuan itu, Formappi Sultra menyodorkan draft kontrak politik yang berisikan 13 poin penting.

Antara lain, memperjuangkan porsi 70 persen APBD Kota Kendari untuk belanja publik dan 30 persen belanja aparatur, mendorong upaya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah ini, seluruh anggota dewan harus bersedia untuk tidak terlibat dalam pengelolaan dan pekerjaan proyek dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menanggapi hal itu, Pimpinan Sementara DPRD Kota Kendari, Abdul Razak serta sejumlah anggota dewan lainnya berjanji, bakal berupaya untuk mengimplementasikan poin-poin yang ditawarkan tersebut, karena poin-poin yang tercantum dalam tawaran kontrak politik itu sebagian besar ada di kode etik anggota DPRD.

"Tanpa ada kontrak politik pun, DPRD tetap jalan sesuai koridor kode etik. Dan sebagian besar muatan kode etik, juga sudah ada dalam kontrak politik itu," demikian kata Abdul Razak. Meski demikian, Formappi tetap memaksakan diri agar para anggota dewan mau mendatangani kontrak politik itu. Alhasil, mereka pada akhirnya mau menandatangani. Sayang, dari 30 anggota dewan yang ada, hanya 15 yang bertandatangan. Lainnya sudah meninggalkan gedung. Ke 15 anggota dewan yang menandatangani kontrak politik itu adalah Abd Razak (PAN), Hj Rusiawati (PPP), Suri Zam Zam (Demokrat), Hj St Nurhan (PAN), Hj Nurlin (Golkar), Dewi Kartika (PDIP), Hj Serly Yuniarta M (PBR), Wd Rachmasari Ariani SE (PDIP), HJ Rostina Tarimana (PKS), Hamsah SE (PBB), Lubis SAg (PBB), M Amin (Demokrat), Samsuddin Rahim (PAN), Ilham Hamra (Demokrat) dan Suhadi (PPDI). Cr4-P2/B/HEN   

Selengkapnya.....

Disperindagkop dan UKM Saksikan Pemusnahan Barang Rusak

BAUBAU, KEPRES—Niat baik dari para pengusaha yang ingin memusnahkan

barang-barangnya karena sudah tidak layak lagi di konsumsi oleh

masyarakat sesungguhnya patutlah diacungi jempol. Hal ini seperti yang

dilakukan oleh CV Buton Abadi yang berkantor di jalan Erlangga

Kelurahan Lanto kemarin yang langsung disaksikan oleh Kabid

Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (Disperindagkop dan UKM)Kota  Baubau Ali Hasan, penyidik PPNS

dan dari Dinas Kesehatan Kota Baubau .

Direktur CV Buton Abadi yang juga pemilik barang dimusnahkan Rudiyanto

kepada koran ini kemarin mengatakan, sesungguhnya pemusnahan

barang-barang yang sudah rusak miliknya tersebut merupakan inisiatif

dari pihak CV Buton Abadi. Bahkan, barang-barang yang dimusnahkan itu

belum melewati masa kadaluarsa.

Menurut Rudiyanto, barang-barang yang dimusnahkan itu terdiri dari

permen Karet 17 karton yang masanya berlaku sampai dengan bulan 8

Agustus 2009. Kemudian, ada juga snack sedikit makanan untuk anak-anak

yang masa berlakunya sampai bulan Oktober  2009 sehingga jika

ditotalkan dengan nominal rupiah mencapai Rp 6 juta. “Kita yang

melaporkan sejak seminggu yang lalu kepada Disperindagkop dan UKM

untuk dimusnahkan sendiri,”ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperidangkop dan UKM Kota Baubau

Ali Hasan S Sos M Si mengungkapkan, apa yang dilakukan pengusaha

dengan pemusnahan barang-barangnya yang sudah rusak merupakan niat

baik yang harus direspon dengan baik oleh Disperindagkop dan UKM Kota

Baubau. Apalagi, hal seperti ini sangat jarang sekali dilakukan oleh

pengusaha yang memusnahkan barangnnya yang sudah rusak.

Sedangkan Disperindagkop dan UKM Kota Baubau bersama Dinas Kesehatan

Kota Baubau beserta PPNS dalam pemusnahan barang-barang yang sudah

rusak milik CV Buton Abadi hanyalah sebatas menyaksikan saja sebab ini

memang nerupakan tugas instansi teknis dalam hal ini Disperindag dan

Dinas Kesehatan.LAY/LEX

Keterangan Foto

Pemusnahan Barang-Barang Rusak milik CV Buton Abadi yang disaksikan

oleh Disperindagkop dan UKM, Dinas Kesehatan Kota Baubau dan penyidik

PPNS kemarin.

Selengkapnya.....

Selama Puasa, Bupati Himbau Warung Makan Ditutup

Lasusua, Kepres – Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud menghimbau kepada semua masyarakat Kolaka Utara khususnya pemilik warung makan agar menutup warungnya pada siang hari selama bulan suci ramadhan. “Saya tidak mau lagi melihat warung makan melayani pelanggannya pada siang hari, seperti yang terjadi pada bulan ramadhan yang lalu,” kata Rusda.

Sebagai ummat Islam yang beriman kita harus menghargai bulan suci ramadhan, dan kita semua diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya,”Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibakan atas iorang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa,”.. Apalagi penduduk Kolaka Utara sekitar 99 persen beragama Islam, sehingga dilarang keras bagi pemilik warung untuk membuka warungnya pada siang hari  selama bulan suci ramadhan.

Himbauan tersebut dipertegas Kabag  Humas dan Protokoler Pemerintah Daerah Kolaka Utara, Drs. Tahrim Hadi MM, himbauan Bupati bagi pemilik warung agar menutup warungnya pada siang hari selama bulan suci ramadhan harus dilaksanakan.

Karena pada suatu saat tidak menutup kemungkinan Bupati akan melakukan sidak semua warung makan dalam wilayah Kolaka Utara. Dan apabila ada yang ditemukan masih membuka warungnya atau melayani pelanggan secara sembunyi-sembunyi, maka akan diberikan sanksi dengan menyita semua barang jualannya,"Warung makan boleh dibuka kembali pada malam hari,"jelas Tahrim. WA2/LEX

Selengkapnya.....