| Written by Redaktur, on 22-12-2009 10:06 |
|
|
Pilkada Serentak, tidak Masalah di Sultra Kendari, Kepres- Ketua KPUD Provinsi, Bosman, meyakinkan lima Pilkada di Sultra tetap berjalan normal sesuai regulasi yang sudah ada. Tapi jika ditengah perjalanan muncul regulasi baru mengenai Pilkada serentak, maka mekanisme akan segera disesuaikan.
Dengan demikian, Pilkada Butur diambang mata dan telah menggulirkan tahapannya, tetap berproses secara normal. Termasuk Pilkada Konsel, yang menurut Bosman, sudah merampungkan tahapannya dan tinggal menunggu ketuk palu. “Karena kalau tunggu regulasi pilkada dan pilgub serentak, apakah ada atau tidak, bisa mengganggu tahapan,”kata Bosman. Masih dua kabupaten yang belum melaporkan tahapan Pilkada yakni Muna dan Bombana. Jika wacana Pilkada dan Pilgub serentak, benar-benar lahir dalam waktu dekat, Bosman mengungkapkan Sultra yang tengah berhadapan dengan lima moment Pilkada pada 2010 mendatang idealnya diletakkan pada bulan Juli, Agustus atau September. Satu hal yang juga perlu dipikirkan, lanjut dia, adalah mengenai kabupaten dimana masa jabatan pejabat kepala daerahnya sudah habis namun tahapan Pilkada belum dimulai akibat penyesuaian dengan regulasi pemilu serantak. “Metodenya terserah, apakah caretaker atau metode lain. Ini sudah pasti harus dipikirkan.Tentu ini kewenangan Mendagri koordinasi dengan KPU,”ujarnya. Masa jabatan bupati Konsel dilaporkan habis pada Agustus 2010, Muna di September, Bombana antara September dan Oktober. Butur dan Konut yang menurut Bosman elastis karena keduanya kabupaten yang baru mekar dan belum memiliki bupati defenitif. Kecuali Butur, Pilkada Konut diperkirakan baru dapat dimulai perencanaannya pada Januari 2010. “Mulai january karena susah pertanggung jawaban keuangannya,agak ruwet,”jelas Bosman. Senada dengan Bosman, anggota KPUD Sultra, Masudi, menyarankan Juni atau Juli 2010. Bila itu yang terjadi, boleh dikata hanya Bombana yang ditarik mundur waktunya. Masudi juga berpendapat pilkada serentak tidak menjadi masalah untuk Sultra. Namun kerangka penghematan anggaran tidak terpenuhi. “Penghematan berpengaruh bagi provinsi yang ada Pilgubnya, sehingga pilkada diselenggarakan serentak dengan pilgub,”katanya. Karena, tetap saja Pilkada dilaksanakan di daerah masing-masing.iis/HEN
Users' Comments (0)
|
|
|