Status Sutan Sebagai Kader Golkar
*Langkah BK Dinilai Tak Tepat, Sutan Belum Melapor ke Golkar
Kendari, Kepres - Ketua DPD Partai Golkar Sultra, Ridwan Bae  menyatakan, kapasitas Sutan Harahap saat menghadiri Musda DPD Golkar Kolut adalah sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sultra bukan sebagai Ketua DPRD Sultra, sehingga, dia sendiri sangat prihatin dan menyayangkan peristiwa tersebut. 

"Jadi Sutan itu hadir di sana bukan sebagai Ketua DPRD, tapi sebagai pengurus Golkar Sultra yang dimandatkan untuk mengarahkan pelaksanaan Musda. Jadi kami bertanggungjawab terhadap proses penyelesaiannya. Buktinya kami langsung membentuk tim mengumpulkan fakta termasuk mencari Sutan hingga ke Makassar. Kami belum bisa mengambil langkah lebih jauh, karena Sutan sebagai korban belum juga ditemui. Sebagai kader yang senior mestinya, begitu ada kejadian langsung melaporkan kepada DPD Golkar Sultra," kata Ridwan kepada jurnalis koran ini di kantor Golkar Sultra, kemarin.

Ridwan menyayangkan sikap Sutan, yang hingga saat ini belum pernah melaporkan kondisinya kepada DPD Golkar Sultra. Bahkan Tim DPD Golkar Sultra, La  Ode Jabar Hibali dan Bahrun Lewa sudah berusaha menemui Sutan hingga di kediamannya di Sungguminasa-Gowa, Sulsel.

Ridwan menegaskan, sebagai kader Golkar mestinya, Sutan menyadari bahwa dirinya menjadi Ketua Golkar bukanlah kapasitas atau kemampuan dirinya semata, tapi dia diangkat dan diutus oleh Partai Golkar.

Ridwan mengatakan, dirinya sangat tidak membenarkan adanya tindakan premanisme dalam partai, tapi dalam kasus ini, Sutan juga harus merefleksi dirinya, mengapa dia sampai terlibat dalam insiden di tengah Musda Golkar Kolut, padahal wilayah itu adalah daerah pemilihannya.

Koronologis insiden yang menimpa Sutan, pada 24 Desember 2009 lalu, terjadi setelah Ketua DPD Golkar Sultra, Ridwan Bae, meninggalkan forum Musda. Ridwan tiba di Wawo-Kolut  sekitar pukul 01.30 Wita, dan langsung membuka Musda Golkar Kolut yang berlangsung di Aula Kecamatan Wawo. Setelah membuka Musda seperti biasa, Ridwan langsung meninggalkan arena, sementara Musda tetap berlanjut, dimana pengurus DPD Golkar Sultra diwakili Hj dewiati Tamburaka dan Muh Basri.

Saat Ridwan tiba arena Musda, ironisnya Sutan tak berada di lokasi, padahal dia masih penanggungjawab  Musda Golkar Kolut.

Menurut Laporan dari pengurus DPD Golkar Sultra, Dewiyati dan Basri, setelah Ridwan meninggalkan arena Musda, persidangan dibuka dan berlangsung aman-aman saja, hingga agenda pembahasan agenda sidang dan tata tertib sidang selesai dan dinyatakan disepakati. Namun ketika hendak memasuki tahapan pengajuan calon, tiba-tiba Sutan masuk ke ruang Msuda, dan langsung melakukan interuspi terhadap materi tatib yang telah disepakati.

Prilaku Sutan yang demikian membuat forum jadi panas. Banyak peserta Musda yang menentang keinginan Sutan. Tapi situasi demikian bukan menjadikan Sutan berusaha mendinginkan suasana dan berusaha memuluskan Musda. Malah dia semakin banyak melakukan interupsi hingga puncaknya, terjadi insiden.

"Saat itu tiba-tiba ada yang mendorong Sutan hingga dia jatuh dan pingsan, setelah itu dia diamankan di rumah warga terdekat dengan arena," kata Basri.

Setelah Sutan diamankan di rumah warga, Musda terus dilanjutkan hingga kemudian dari 15 peserta Musda, 12 pemilik suara secara aklamasi  menyepakati Khana sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kolut.

Sebelumnya, Sutan sempati dicalonkan kembali sebagai ketua, tapi sesuai keputusan Pleno DPD Golkar Sultra bahwa anggota DPRD Provinsi tidak boleh lagi menjadi Ketua DPD Golkar kabupaten/kota, karena adalah pengalaman pada periode sebelumnya bahwa anggota DPRD Provinsi yang menjabat ketua DPD kabupaten/kota tidak fokus dalam mengurus partai.

"Dalam rapat pleno memutuskan masalah ini Pak Sutan Hadir. Jadi mestinya dia menyampaikan kepada kader Golkar Kolut bahwa dia tak bisa dicalonkan lagi. Seandainya bersikap arif seperti itu kan tak mugkin terjadi insiden itu," kata Ridwan.

Mengenai keputusan terpilihnya Khana jadi Ketua, sementara dia belum pernah menjadi pengurus Golkar selama lima tahun, Ridwan mengatakan, bahwa Musda adalah forum tertinggi di daerah, kalo semua peserta Musda menyepakatinya maka hal itu bisa saja. Dan kasus seperti ini banyak terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di Sulsel ada Ketua Golkar terpilih berasal dari Ketua PBR.

Mengenai sikap sejumlah anggota DPRD termasuk anggota BK yang ikut mempersoalkan masalah ini, Mudin Musa yang ikut bersama Ridwan di kantor Golkar mengatakan bahwa, sikap BK itu adalah salah alamat, karena insiden yang menimpa Sutan adalah internal partai, bukan sesama anggota DPRD.

"BK itu hanya mengurusi kasus jika ada dugaan bahwa ada anggota DPRD yang melanggar kode etik atau dilaporkan melanggar hukum. Saya sudah mengingatkan BK agar memahmi benar tupoksinya," kata Mudin.

Demikian pula mengenai langkah salah satu wakil ketua, Endang SA yang melaporkan ke Polda mengenai kasus ini, Mudin juga sudah memperingatkan kepada Endang bahwa masalah yang menimpa Sutan adalah masalah internal Partai Golkar.

Terhadap langkah Endang tersebut, Ridwan secara tegas mengatakan, bahwa Sutan hadir di Kolut sebagai kader Golkar, sehingga tidak boleh dicampuri oleh orang luar. "Memang tetap melekat sebagai anggota DPRD tapi kan kehadirannya sebagai kader Golkar. Makanya jangan ada orang luar yang ikut campur dalam masalah internal Golkar," katanya.

Dia menegaskan, bahwa Golkar tentu akan mengambil langkah-langkah baik itu hukum maupun organisasi, hanya saja menunggu kehadiran Sutan untuk memberikan keterangan secara resmi kepada partai. "Ini organisasi ada tatanan dan mekanismenya. Bagaimana kami mau mengambil langkah kalau korban sendiri belum meberikan keterangan secara resmi kepada partai. Kalau sudah keterangan, kami pasti punya sikap baik itu hukum maupun organisasi," tegas Ridwan.

Untuk membahas lebih jauh masalah insiden Golkar Kolut, tadi malam DPD Golkar Sultra kembali menggekar rapat dan membahas laporam dari tim yang telah dibentuk. Namun hasilnya belum dapat dipublikasikan karena saat berita ini dibuat, rapat masih berlangsung. LEX

Users' Comments (0)

Add your comment