DPRD dan Kejati 'Cuek' Penolakan Presiden
Kendari, Kepres- Tolak kedatangan SBY di Kendari kembali disuarakan HMI, Kemarin (25/1), di DPRD Sultra dan Kejati. Tapi aksi ini kurang mendapat respon dari kedua lembaga tersebut. Melalui aksi unjuk rasa, aktifis berbendera HMI awalnya mendatangi gedung DPRD Sultra. Dipimpin langsung Ketum HMI Cabang Kendari, Saipin, 

Agenda SBY di Kendari rencananya meresmikan pasar tradisional di Desa Mowila, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konsel. Di Indonesia, kebijakan pembangunan proyek pasar tradisional hanya jatuh di dua provinsi yakni Jawa Timur dan Sultra.

Aksi HMI di DPRD Sultra tidak mendapat respon yang baik. Disamping itu, anggota DPRD Sultra, Senin (25/1), mulai menjalani masa reses dan sebagian anggota dewan sudah kembali ke konstituennya masing-masing. HMI sendiri menolak diterima anggota dewan asal Partai Demokrat dan koalisinya. Mereka mematok hanya bersedia diterima anggota dewan asal PDIP, Gerindra dan Hanura. Sayang, yang dituju tidak seorangpun ada di tempat.

Salah seorang anggota dewan asal Demokrat, Hj Suriyani Imran SE, yang berhasil dimintai pendapatnya soal ini menanggapi aksi HMi wajar-wajar saja. “Cuma tidak enak pakai kata-kata haram itu,”tanggapnya. Sebenarnya, lanjut Suriyani, kedatangan SBY justeru harus disyukuri. “Supaya mungkin ada lagi yang bisa dibantu yang mungkin masih kurang di Sultra,”ujarnya.

Gagal di dewan, HMI long march ke Kejati Sultra. “Tuntutan kami menolak kedatangan SBY di Sultra karena sepanjang pemerintahan SBY, visi reformasi 1998 tidak jelas,”kata Saipin, Ketum HMI,”dua hal yang kita tuntut adalah supremasi hokum dan hapus budaya KKN,”tegasnya.

Sempat terjadi riak kecil akibat bentrok keinginan antara jaksa dan aktifis HMI yang memaksa bertemu Kajati. Beberapa aktifis HMI terpancing emosional sehingga memancing perang urat syaraf. Buntutnya, aksi itupun gagal mensukseskan agenda utamanya, dihalau pulang dan akhirnya membubarkan diri.iis/HEN

Users' Comments (0)

Add your comment