Endang Soroti Gubernur

*Buat MoU dengan Luar Negeri Harus Persetujuan Dewan
Kendari, Kepres- Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhamad Endang SA SSos, menegaskan semua perjanjian, MoU atau agreement yang dibuat antara Pemprov Sultra dengan Luar Negeri harus sepengetahuan DPR. Suara yang sama juga didengungkan Ketua Komisi IV, Yaudu Salam Ajo.

“Itu perintah UU N0. 32,”tunjuk Endang,”kalau tidak Kepala Daerah bisa diimpeach,”tegasnya. Hal ini dikemukakan menyusul desas-desus sejumlah mega proyek seperti jembatan gantung dan masjid terapung serta beberapa mega proyek lagi, merupakan hasil kerjasama dengan luar negeri melalui MoU yang dilakukan secara sepihak oleh Pemprov.

Yaudu Salam Ajo mengungkapkan semestinya DPRD ikut mengetahui. Bahkan bukan sekedar tahu melainkan harus melalui pengkajian-pengkajian dan analisa. Dan itu dilakukan dalam rapat. Jadi, menurut Yaudu, tidak serta merta diterima.

Langkah-langkah itu, terang Yaudu, jangan diartikan pada konteks menghalang-halangi tapi mensinkronkan fungsi masing-masing dalam hal ini eksekutif dan legislatif sudah diatur batasan-batasan fungsinya.

Users' Comments (1)

Add your comment

Posted by Aiz ice eYes PASeBA, on 04-02-2010 12:16, IP 222.124.198.186, Guest Selagi itu untuk kepentingan Masyarakat Sultra secara pribadi saya mendukung terobosan PEMDA;.....Legislatif sebaiknya memantau dan mengontrol aja pelaksanaan kegiatan......gak usah rame dehhh apalagi mau pake main sorot2an segala...walahhhh !!!!  Ayo,   Dukung !   Ayo,  Kontrol !    salam  aiz paseba