Teladan Buruk Pejabat

Pemerintah seharusnya memberikan teladan kepada kita. Pemimpin (pejabat) adalah teladan bagi rakyat. Para pejabat harus sadar sedang membawahi dan memimpin ratusan juta orang. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan setiap tindakan mereka diteladani masyarakat.

Namun sayang, seringnya, yang diberikan pejabat adalah teladan yang buruk. Dalam kasus mobil dinas mewah dan kenaikan gaji para petinggi negara, misalnya, pejabat pemerintah secara tidak sengaja telah mengajarkan satu filsafat hidup materialistis kepada rakyat. Mereka memberikan pelajaran, semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin besar fasilitas dan gaji yang didapatkan.

Jika teladan buruk itu terus ditampilkan, jangan heran jika akhirnya rakyat menjadi sangat ganas pada harta. Mereka jadi materialistis.

Karenanya gugatan terhadap penyelenggara kekuasaan negeri ini memang harus semakin gencar. Sebab, tak jarang sikap dan paradigma yang dibangun berlawanan dengan misi pembentukan citra negara berwibawa, kuat, dan bersih.

Penyelenggara kekuasaan bukannya hendak mengonstruksi pemerintahan ini lewat penguatan moralitas dan profesionalitas sumber daya manusianya. Tapi, mereka tergelincir pada ''penjualan'' reward yang cenderung memanjakan. Misalnya, tawaran kenaikan gaji bagi birokrat atau komunitas pejabat.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan, sebagian besar (80 persen) perkara korupsi di Indonesia tergolong korupsi yang rakus (corruption by greed). Indikasinya, pelaku kasus tindak pidana korupsi lebih banyak yang memiliki jabatan daripada pegawai biasa yang melakukan korupsi karena terpaksa (corruption by need) (2010).

Temuan itu menarik dicermati. Sebab, hal tersebut sebenarnya merupakan gugatan kepada SBY (pemerintah) bahwa iming-iming kenaikan gaji yang sering dijadikan segmentasi ''politik'' atau strategi merangsang birokrat (pejabat) supaya menjadi pejabat bermoral tinggi, taat pada sumpah jabatan, tidak ''memutilasi'' kode etik, dan menunjukkan kinerja terbaiknya tidak akan mampu mengubah atau ''merevolusi'' praktik-praktik penyelingkuhan kekuasaan (abus of power).

Wajah birokrat kita merupakan deskripsi performance elemen kekuasaan yang bertipologi serakah. Tak pernah mengenal puas atau tak kenal titik nadir dalam melakukan petualangan yang berelasi dengan proyek-proyek basah, program kerja yang tak terealisasi, serta program setengah jadi dan sekadar sampel yang dikalkulasi bisa mendatangkan keuntungan ekonomi (uang) besar.

Bagi seseorang (birokrat) yang terbiasa menjadikan penyalahgunaan jabatan sebagai segmentasi komoditas logis, wajar, dan bahkan ''harus'' demi mendapatkan atau menahbiskan uang, iming-iming kenaikan gaji atau perwujudan kebijakan riil gaji naik 10-20 persen, misalnya, tidak akan berimbas dalam menggiring dan mengedukasi dirinya untuk menjadi pejabat bermental teguh amanat.***

Users' Comments (0)

Add your comment