Melihat Agenda Konsultasi DPRD Kota Kendari (1)

Minim Potensi SDA, Maksimalkan Pelayanan Publik

Bagi sebuah daerah potensi sumberdaya alam (SDA) menjadi modal utama memacu akselerasi pembangunan. Namun kendala potensi tersebut tentu tidak lantas menumpulkan kreatifitas seorang kepala daerah untuk mamenej potensi-potensi yang lain.

Laporan : Makmur Abdullah, Jembrana

Provinsi Bali mungkin perlu bersyukur karena memiliki daerah sekelas Kabupaten Jembrana. Daerah dengan luas wilayah sekitar 841.800 Km² atau 14,96 persen dari luas wilayah pulau Bali hanya selang 10 tahun kepemimpinan Bupati Jembrana Prof DR Drg I Gede Winasa akselerasi pembangunan cukup pesat. Banyak hal bisa dipetik di daerah yang sempat meraih penghargaan Investmen Award Tahun 2009 dari BKPM itu.

Setidaknya, itu dirasakan rombongan anggota Komisi C DPRD Kota Kendari ketika menggelar agenda konsultasi di Bumi Makepung tersebut. Kunjungan Dewan Kota Kendari dipimpin Ketua Abd Rasak selama beberapa hari membuat anggota parlemen kota itu sedikit takjub dengan gebrakan pemerintah Kabupaten Jembrana.

Awal menjabat sebagai Bupati Jembrana, I Gede Winasa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2 Miliar saja di tahun 2003. Namun memasuki akhir periode jabatannya, Jembrana sudah mampu meningkatkan PAD hingga digit Rp 24 Miliar. Dengan PAD sebesar Rp 24 Miliar dan total APBD Tahun 2010 senilai Rp 400 Miliar, Jembara dapat berimprovisasi dalam pembangunan.

Salah satunya adalah kesuksesan merumuskan formula pelayanan kesehatan pada masyarakat. " Kalau sebagian orang menilai ini adalah bentuk pelayanan gratis, sesungguhnya bukan itu pemahaman yang dimaksud Pemkab Jembrana," ungkap Kadis Kesehatan dan Sosial Jembrana dr I Putu Suasta saat menerima rombongan anggota Komisi C Dewan Kota Kendari, Kamis (4/2) lalu.

Putu Suasta memaparkan, titik awal pembangunan pelayanan kesehatan Jembarana dimulai tahun 2003 masih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar. Namun sebelumnya Bupati Jembrana melakukan perombakan struktur lembaga Dinas Kesehatan. Misalnya, sekitar 11 puskesmas dilebur hanya menjadi 6 kecamatan. " Peleburan kelembagaan saja, tetapi secara teknis semua puskesmas beroperasi seperti biasa. Peleburan itu semata-mata hanya menekan inefesiensi anggaran," jelas Putu Suasta.

Kala itu, bupati juga mengeluarkan kebijakan pembentukan sebuah wadah dibawah naungan Dinas Kesehatan yang belakangan disebut Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial Daerah (Bapel Jamsosda). Lembaga itu mendapat suntikan dana sebesar Rp 1,5 Miliar sebagai modal awal mengelola dan memenej pelayanan kesehatan di Kabupaten Jembrana. " Langkah itu salah satu bentuk strategi Bupati I Gede Winasa mereform mind set aparat birokrasi," katanya. (Bersambung)

Users' Comments (0)

Add your comment