Ridwan Kembangkan Demokrasi Egaliter

Kendari, Kepres - Selama Ridwan memimpin Muna, dia telah mengembangkan sikap politik yang demokratis dan egaliter, sehingga bagi dia dalam sebuah keluarga jika terjadi berbeda pandangan politik adalah hal biasa, namun Ridwan juga mampu membedakan perbedaan dalam politik dan hubungan kekeluargaan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Pencitraan DPD Partai Golkar Sultra, Drs La Nika MSi, untuk mengklarifikasi pandangan sejumlah elit terhadap sikap politik Ridwan berkaitan dengan situasi politik di Muna yang banyak diperdebatkan akhir-akhir ini.

La Nika menguraikan, beberapa contoh yang dipraktekan Ridwan mengenai demokrasi yang egaliter, misalnya dalam penentuan imam masjid di Muna saja, dia menyarahkan kepada forum majelis masjid untuk bermusyawarah bahkan voting, padahal sesuai aturan dia memiliki kewenangan untuk menentukan imam masjid di bekas ibukota kerajaan Wuna tersebut.

"Dalam berbagai praktek pemerintahan, Ridwan juga tak pernah mempersoalkan Kaoumu dan Walaka, tetapi semata-mata didasarkan kapasitas dan kapabilitas seserorang. Ini kan benar-benar contoh sikap egaliter," kata La Nika kepada jurnalis   koran ini saat ditemui di Kantor Golkar Sultra, Sabtu (7/2) malam.

Mengenai perbedaan politik antara Ridwan dan istrinya dalam pemilihan calon Bupati Muna, mantan Ketua FPG DPRD Muna ini menjelaskan, itulah bukti sikap demokratis Ridwan yang telah memberikan kebebasan kepada anggota keluarganya untuk menentukan pilihan politiknya, sekaligus menunjukan konsistensinya untuk membesarkan Partai Golkar. Namun demikian dalam perbedaan pendapat tersebut, Ridwan tak pernah membawanya dalam konteks permusuhan keluarga.

Dia menyebutkan, sejak Ridwan bertarung di kursi bupati periode pertama, justru tantangan yang muncul adalah dari keluarganya istrinya sendiri. Contohnya, pada pertarungan pertama dia berlawanan dengan Lasjkar Koedoes yang didukung Kaimoeddin, demikian pula pada periode kedua, dia kembali diperhadapkan dengan Lasjkar Koedoes.

Saat pertarungan periode kedua, La Nika mendapat cerita dari Ridwan, bahwa saat itu Ridwan sempat bertanya pada jajaran keluarga istrinya kenapa dia harus diperhadapkan lagi dengan Pak Lasjkar, padahal dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga. Namun Ridwan mendapatkan jawaban bahwa yang maju bertarung bukanlah Nurlaila (istrinya --red), tapi dirinya.

Perbedaan sikap politik tersebut, kata La Nika, bukan menjadikan Ridwan memusuhi keluarga istrinya, tetapi dia tetap bersikap proporsional. "Dari dulu kan yang selalu menganiaya Ridwan itu, justru dari keluarga istrinya sendiri, tapi Ridwan tak pernah menanggapinya  dengan permusuhan. Mungkin bagi pejabat lain kalau sudah dimaki di luar kewajaran, itu sudah tindakan hukum, tapi Ridwan tak pernah melakukannya. Dia tak pernah mengecilkan Kaimoeddin, ataupun tokoh-tokoh lainnya, bahkan dia sangat menghargai tokoh-tokoh tersebut," kata La Nika.

Sikap proporsional tersebut, tambah Nika, ditunjukan  dalam rekruitmen pejabat dari kalangan keluarga istrinya. Dengan berpedoman kepada kapasitas dan kapabilitas, kata Nika, Ridwan mengangkat sejumlah pejabat dari keluarganya istrinya, seperti La Ode Ali Basa, dan Ny Hj wa Ode Zaenab Hibbi tetap dipertahankan menjadi Ketua DPRD.

Mengenai penggantian dr La Ode Baharuddin M Kes yang kemudian banyak dipersoalkan, anggota DPRD Sultra ini menjelaskan, dia diganti karena setelah menunjukan sikap perlawanan terhadap bupati. "Sederhana saja cara pandangnya, bisakah dalam pemerintahan seorang Kadis tidak sejalan dengan bupati," katanya.

Users' Comments (0)

Add your comment