| Written by Redaktur, on 02-03-2010 14:04 |
|
|
Anggaran Pendidikan 2010 Menurun Rp 2 M Kendari, Kepres- Anggaran pendidikan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 2 miliar dibanding tahun sebelumnya. Komisi IV DPRD Sultra menengarai penurunan ini terkait anjloknya PAD Sultra. Ketua Komisi IV, Yaudu Salam Ajo, Kemarin (1/3), saat menjamu massa unjuk rasa Barisan Masyarakat Pemerhati Pendidikan (BMPP) Sultra,
mengungkapkan Tahun lalu APBD Sultra memposkan Dinas Diknas sebesar Rp 126 miliar, sementara tahun ini anggaran dipangkas tinggal Rp 124 miliar. “PAD turun. Salah satu penyebabnya adalah turunnya kontribusi sektor pertambangan. Penurunan itu ikut mempengaruhi anggaran pendidikan juga menurun,”beber Yaudu. Terkait itu, Yaudu berharap Pemprov Sultra bisa meningkatkan PAD sehingga anggaran pendidikan juga bisa dinaikan. Sebagaimana diketahui, pasangan NUSA terancam mendapat stigma Gagal. Saban tahun sejak 2008 PAD Sultra terus merosot. APBD Sultra Rp 1,3 triliun tahun pertama, turun menjadi Rp 1,2 trilun tahun 2009. Tahun ini kembali melorot di angka Rp 1,1 triliun. Sepintas, tudingan sejumlah anggota dewan menunjuk langsung perusahaan tambang biang kerok ketidaknyamanan ini. Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili, agak santun ketika menyebut kondisi ini disebabkan konstalasi sektor pertambangan, tanpa membedah lebih jauh. Tapi rekannya, Ketua Komisi IV, Yaudu Salam Ajo, vulgar menyebut penurunan PAD disebabkan penerimaan dari kontribusi perusahaan tambang tidak sesuai kontrak kerjasama. “Dulu kita punya kesepakatan dengan PT Antam sebebsar Rp 103 miliar pertahun. Tapi itu hanya bisa direalisasi secara penuh pada tahun 2008. Tahun berikutnya hanya Rp 30 miliar dengan alasan jatuhnya harga nikel di pasar dunia, akibat krisis global,”ungkapnya. Informasi itu agak berbeda dengan keterangan anggota dewan lainnya, Muddin Musa, anggota komisi II. Muddin Musa membeberkan, menurut laporan triwulan progress pendapatan daerah, PT Antam hingga 4 Desember 2009 masih nol realisasi dari Rp 103 miliar kontribusi untuk PAD Sultra. PT Inco masih lumayan menyetor Rp 1,5 miliar dari Rp 65 miliar kontribusinya terhadap daerah. Mengenai alasan dibalik tidak maksimumnya setoran perusahaan tambang, Muddin Musa menanggapi skeptis dalih jatuhnya harga nikel dan krisis global. “Alasan krisis global itu harus disusul kebenarannya. Saya punya inisiatif mempertanyakan ke PT Aneka Tambang,”sengit politisi asal golkar ini. Tapi Muddin Musa belakangan tidak sendirian. Ketua DPRD Sultra saat bincang-bincang soal ini dengan wartawan koran ini membeberkan pemikiran untuk mempertanyakan persoalan ini ke PT Antam. Bahkan disebutnya, gubernur juga mempunyai pemikiran yang sama. Lepas dari aspek kontribusi tambang, tidak banyak yang menyorot pendapatan sektor pertanian juga menurun. Penurunan sektor pertanian diakibatkan DAS Konaweha yang merupakan sumber pengairan pertanian mengalami beberapa masalah sehingga hasil pertanian menurun. Konon ini terjadi sejak beroperasinya perusahaan tambang di sana. Akibat aktifitas pertambang, DAS Konaweha terganggu dan tidak bisa lagi mengairi ladang pertanian secara sempurna. Entah masalah ini sudah terlihat oleh Ketua DPRD Sultra, Sutan Harahap, namun baru-baru ini ia memberikan warning bahwa aktifitas pertambangan sudah pasti merusak lingkungan. Menolak kehadiran pengolah tambang menurutnya terlalu naif. Yang terbaik, lanjut dia, yang bisa dilakukan hanyalah meminimalisir dampak dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap perilaku perusahaan tambang. “Makanya Amdal itu penting, sangat penting,”tekannya.iis/HEN
Users' Comments (1) 
|
|
|
