Pembelaan Membabi Buta

Oleh: Janpatar Simamora

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nommensen Medan

AKSI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie men-deadlock sidang paripurna DPR terkait dengan kasus Bank Century kemarin sontak membuat ricuh proses persidangan di parlemen. Reaksi sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, khususnya yang berasumsi bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran dalam pengucuran bailout Bank Century, dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dipertontonkan ketua DPR adalah sikap yang sarat dengan pelanggaran konstitusi. Bahkan, Akbar Faisal dari Fraksi Hanura dengan lantang menegaskan bahwa ketua DPR telah melakukan kejahatan konstitusi.

Hanya fraksi yang menyatakan sikap bahwa tidak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Bank Century, yang mengklaim proses persidangan sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan dalam Tata Tertib DPR.

Marzuki sendiri mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan tindakan deadlock. Dia berasumsi bahwa agenda persidangan hari ini sudah usai. Dengan begitu, dia berkesimpulan bahwa tidak ada tindakan deadlock atau sidang tidak menemui jalan buntu, melainkan sudah selesai.

Sementara di balik riuhnya hujan interupsi yang mewarnai proses persidangan di parlemen, situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di luar gedung DPR. Elemen mahasiswa, LSM, dan kalangan masyarakat dari berbagai lapisan juga menghadapi bentuk perlawanan yang sama dari kalangan aparat keamanan. Penanganan kepolisian yang terkesan berlebihan dalam mengawal perjalanan aksi para demonstran semakin mengukuhkan bahwa saat ini institusi pemerintahan dan seluruh elemennya sedang menghadapi kegalauan yang luar biasa.

***

Sesungguhnya, dari rangkaian proses demi proses yang dilalui Panitia Khusus Angket Bank Century, menjadi sangat gampang ditebak bahwa penyelesaian kasus Bank Century akan menghadapi sejumlah persoalan. Sekalipun mayoritas suara di parlemen mengalamatkan kesalahan pada proses pencairan dana talangan Bank Century, pemerintah tidak akan legawa menerima pandangan ini.

Apalagi pihak-pihak yang dulu menjadi pengambil kebijakan dalam kasus yang menelan uang negara Rp 6,7 triliun itu kini berada dalam pusaran kekuasaan. Intinya, pembongkaran kasus ini akan langsung menyentuh episentrum kekuasaan. Sekalipun tidak bisa disimpulkan bahwa pengungkapan kasus ini tidak bisa dipersamakan dengan upaya menggugat legitimasi dan keabsahan pemerintah saat ini, pihak lain justru meresponsnya secara berlebihan.

Mengupas tuntas kasus ini seolah dipersepsikan dengan upaya merongrong keabsahan pemerintah SBY-Boediono. Maka, pembelaan yang terkesan membabi buta pun digulirkan dengan mendalilkan bahwa tidak etis bila mengobrak-abrik pemerintahan SBY-Boediono yang notabene punya legitimasi yang begitu kuat hanya karena persoalan kasus Century semata.

Pola perpolitikan semacam ini jelas semakin menguatkan kesan bahwa sesungguhnya pembangunan politik di tanah air sampai saat ini masih begitu runyam dan amburadul. Catatan historis bangsa ini juga mengindikasikan bahwa belum ada satu pun atau sekelompok elite politik yang menempatkan politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan publik.

Rakyat hanya akan disanjung dan dipuja pada saat pemilu. Selebihnya, rakyat akan ditendang, bahkan digilas oleh kepentingan ideologi yang sesungguhnya telah dirancang di balik basa-basi politik. Berbagai manuver dan siasat yang dibangun kemudian dibalut dan dibungkus rapi dengan kemuliaan dan keagungan ajaran agama dan atas nama rakyat. Tetapi, sesungguhnnya, yang ada hanyalah kenafian belaka.

Sikap yang kurang lebih sama runyamnya kini disuguhkan kepada publik. Berbagai dagelan politik dipertontonkan yang tidak jarang membuat hati terasa tersayat, miris, dan akhirnya muak dengan agenda politik yang penuh dengan tipu muslihat.

***

Pengungkapan kasus bailout Bank Century yang sedari awal dicurigai publik sebagai jalan panjang tanpa makna, tampaknya, akan menjadi kenyataan. Kesalahan fatal yang telah dilakukan para pengambil kebijakan bailout Bank Century seolah sedang diperjuangkan untuk ditutupi kebobrokannya.

Buntu dengan isu reshuffle yang tidak mampu menyurutkan suara-suara lantang di parlemen, pemerintah pun menggelar road show politik dengan melobi pimpinan parpol. Namun, lagi-lagi lobi politik yang digulirkan juga menemui nasib yang sama buruknya. Tidak hanya itu, menjelang masa pembacaan kesimpulan fraksi di DPR, sejumlah staf ahli presiden juga keluyuran untuk merangkul para petinggi parpol dan tokoh masyarakat. Namun, hingga digelarnya sidang paripurna pertama kemarin, hasilnya tetap saja nihil.

Lagi-lagi pemerintah tidak siap menerima buah tindakan konyol yang pernah dilakukan. Setelah semua upaya dan lobi politik gagal membuahkan hasil, kini menggelinding tindakan-tindakan otoriter yang dipertontonkan ketua dewan. Kegagalan lobi politik yang digulirkan para penggawa istana ternyata tidak menyurutkan niat pemerintah untuk membungkus aib yang sesungguhnya sudah tercium publik.

Justru pemerintah berupaya membangun model kesuksesan dengan gaya low politic. Politik yang hanya berorientasi pada pembentengan kekuasaan (entrenchment) semata dan mengabaikan kepentingan publik. Sementara mayoritas anggota pansus sampai saat ini masih konsisten dan bersikukuh memainkan high politic dengan mengedepankan kepentingan publik.

Akankah Pansus Century dan para senator tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan publik sampai pada titik akhir atau justru redup tergilas dengan tindakan-tindakan otoriter yang masih digulirkan penguasa? Kita tunggu saja babak akhirnya***

Users' Comments (0)

Add your comment