RSUD Sultra Cubit Belanja Obat dan Makanan Pasien

Untuk Biayai Pembangunan RSUD

Kendari, Kepres- RSUD Sultra ketahuan memakai belanja rutin dan belanja barang untuk membiayai pembangunan RSUD Provinsi yang baru. Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Sultra, Kemarin (9/3). Tak urung, sejumlah anggota komisi berang. Direktur RSUD, dr H Nurdjajadin Aboe Kasim SPs, berkilah bahwa pembiayaan itu tidak memakai pos biaya pelanan kesehatan terutama obat-obatan dan makanan pasien.

Kebijakan itu dilakukan, jelas Nurdjajadin, karena ada dana sebesar Rp 20 miliar yang lupa dimasukan dalam APBD. "Tapi uangnya ada, hanya lupa dimasukan. Supaya bisa jalan pembangunan fisik maka anggaran RSUD digeser-geser. Saya bijaksanai, mudah-mudahan dalam perubahan anggaran bisa dimasukan,"terangnya. Lebih jauh, kata dia, itu dilakukan supaya pembangunan RSUD bisa kelar tahun ini sesuai rencana.

Laporan revisi yang diajukan pihak RSUD memang sebagian diambilkan dari pengadaan kendaraan dinas yang semula dianggarkan 1,8 miliar ditiadakan jadi nol. Lalu rehabilitasi RSUD yang Rp 972 juta, pengadaan meubelair dan pengadaan perlengkapan RS, ketiganya kini menjadi nol rupiah. Tapi separuhnya lagi merevisi uang lauk pauk, tambahan penghasilan, honorarium dan insentif dokter specialis, dan dokter umum, dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya. Konsekuensi pergeseran itu juga dicubit-cubit dari pada jasa pelayanan kesehatan, tidak terkecuali jasa pelayanan Bahteramas bahkan dari Rp 1,5 miliar setelah direvisi menjadi nol rupiah. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya kadar pelayanan kesehatan.

Lebih mengkawatirkan, revisi itu ternyata juga menimpa belanja obat-obatan dan bahan makanan pasien yang semula dianggarkan Rp 6 miliar lalu dikurangi tinggal Rp 5,7 miliar. Pengadaan alat kesehatan bahkan ditiadakan padahal semula dianggarkan sesuai kebutuhan sebesar Rp 3,7 miliar. Disini terlihat penjelasan direktur RSUD bahwa item yang digeser bukan pada pelayanan utama seperti makanan pasien dan obat-obatan justeru bertentangan dengan laporannya sendiri. Sabri Manomang, salah seorang anggota komisi IV, agak berang dengan kebijakan itu.

"Yang perlu ditunda justeru pembangunan fisik. Pelayanan diutamakan sebab pembangunan fisik bisa menunggu,"sodoknya. Protes yang sama juga diteriakan anggota komisi lainnya, Yusran Silondae,"saya sependapat dengan Sabri. Pelayanan harus diutamakan,"tekannya. Menurut Yusran, perubahan anggaran masih lama, paling cepat bisa dilakukan bulan Agustus. Kalau selesai pada bulan September itu berarti harus harus menunggu sembilan bulan. Menurutnya itu terlalu lama bagi pelayanan kesehatan berpuasa senin kamis, mengencangkan ikat pinggang, demi pembangunan fisik.

Menilik kondisi ni, Ketua Komisi IV, Yaudu Salam Ajo, menegaskan pihaknya butuh pertemuan dengan Biro Keuangan dan Bapeda perlu menelusuri lebih jauh. Meki agenda komisi sangat padat, kata Yaudu, pihaknya berusaha mencari sela-sela waktu guna membahas masalah ini.Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Amin Yohannis.iis

Users' Comments (0)

Add your comment