| Written by Redaktur, on 04-06-2010 10:42 | ||
|
Anggota DPRD Sorot LKPJ Terlambat
*Nur Alam Beralasan Belum Selesai Audit BPK
KENDARI, KEPRES – Hingga Kamis (3/6), gubernur sebagai penanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan (LKPJ) ke DPRD Provinsi Sultra. Keterlambatan tersebut dipastikan bakal mengganggu proses pembahasannya.
“Tidak efektif pembahasannya. Kerja model borongan tidak dapat dihindari lagi, karena pembahasan perubahan anggaran juga menunggu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara, Yaudu Salam Ajo, Kamis (4/6).
Model kerja borongan, lanjut Yaudu Salam Ajo, mengurangi ketelitian panitia anggaran. Demikian halnya dalam menjalankan fungsi budgeting. Banyak hal yang akan dilangkahi dalam pembahasan atau pemeriksaan penggunaan keuangan.
“Mungkin ini suatu trik atau strategi agar dalam pembahasan tidak terlalu teliti, karena dikejar waktu. Ini kalau kalau kita berpikiran secara negatif,” kata Yaudu Salam Ajo.
Ditegaskan Yaudu Salam Ajo, apapun alasan eksekutif belum menyerahkan LKPJ, pastinya sudah terlambat diserahkan. Semestinya sudah masuk di bulan Juni ini dan perubahan anggaran sudah diproses pada bulan Juli mendatang.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam mengakui terjadinya keterlambatan penyerahan LKPJ. “Belum selesai pemeriksaan penggunaan keuangan oleh BPK,” katanya.
Masih soal perubahan anggaran, pemerintah propinsi hanya mendapatkan APBNP sebesar Rp 25 miliar. Jauh dari harapan yang digadang-gadang sebesar Rp 100 miliar. CUK/LEX
|
Users' Comments (1) 
|
