Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Pilihannya Ikut Seleksi CPNS, PPPK Atau Jadi Outsourcing

66
Dengarkan Versi Suara

JAKARTA– Tenaga honorer dihapus terhitung mulai 23 November 2023. Penghapusan tenaga honorer merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana masa kerja honorer hanya sampai Desember 2023.

Aturan tenaga honorer dihapus dipertegas dalam surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan pada 31 Mei 2022.

Kebijakan tenaga honorer dihapus berpotensi membuat ratusan ribu pegawai di instansi pusat dan daerah kehilangan pekerjaan. Tenaga honorer bakal menjadi penyumbang angka pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2022, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,83% dengan jumlah pengangguran 8,4 juta orang.

Jika 400 ribu tenaga honorer jadi pengangguran, maka jumlah pengangguran di tanah air bakal bertambah menjadi 9 juta orang pada 2023 mendatang.

Diketahui, jumlah tenaga honorer Kategori II (K2) per Juni 2021 sebanyak 410.010 orang. Rinciannya, 123.502 orang tenaga pendidik, 4.782 tenaga kesehatan, 2.333 tenaga penyuluh, dan sisanya 279.393 tenaga administrasi.

Dari 279.393 tenaga administrasi itu, sebanyak 184.239 orang berkualiifikasi pendidikan D-III ke bawah.

Mereka sebagian besar bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor pemda, administrasi di puskesmas dan rumah sakit.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan menghapus pegawai honorer di setiap instansi pemerintahan pada 28 November 2023.

-IKLAN-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menyurati Pejabat Pembina Kepegawaian di semua instansi pemerintah untuk menentukan status pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II). Proses penentuan dilakukan paling lambat 28 November 2023.

Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan tenaga honorer merupakan amanat PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“PP Nomor 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK,” kata Tjahjo Kumolo, Jumat (3/6/2022).

Tenaga Honorer Jadi OutsourcingSebelum tenaga honorer dihapus, mereka masih berpeluang untuk diangkat menjadi CPNS dan PPPK. Jika tak lulus CPNS dan PPPK, bisa dipekerjakan sebagai outsourcing.

Tjahjo meminta PPK untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan mengangkat outsourcing sesuai kebutuhan.

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” ucap Tjahjo.

Instansi pemerintah, kata Tjahjo, juga membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Tjahjo juga menyoroti sistem pengupahan para tenaga honorer yang dinilai tidak jelas.

Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh,” katanya.

Karena itu, Tjahjo berharap para tenaga honorer bisa mengikuti seleksi CPNS atau PPPK.

“Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” tandas Tjahjo. (pojoksatu/fajar)

Komentar Pembaca