HUT Bhayangkara Polri ke-76, Ampuh Sultra Harap Kepolisian Lebih Peka Terhadap Maraknya Ilegal Mining di Bumi Anoa

113
Dengarkan Versi Suara

KENDARI – Hari ini, Jumat 1 Juli 2022 merupakan Hari Bhayangkara atau hari peringatan yang berkaitan dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo turut memberikan ucapan selamat atas peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2022.

Hendro berharap agar institusi kepolisian bisa terus berada di garda terdepan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkhusus di provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain dari pada itu, Hendro juga tidak lupa menyampaikan harapannya sebagai masyarakat yang sudah sangat jenuh dengan eksistensi tambang ilegal di kampung halamannya di Kabupaten Konawe Utara.

-IKLAN-

Kata dia, institusi Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bisa lebih peka terhadap maraknya praktik ilegal mining di Sulawesi Tenggara, yang tentunya berdampak buruk bagi lingkungan, ada kerugian baik masyarakat, daerah, maupun negara.

“Harapan kami, agar kinerja Polda Sultra dalam memberantas praktik ilegal mining di Sultra bisa lebih ditingkatkan khususnya di Konawe Utara. Sebab menurut kami, kinerja Polda Sultra dalam memberantas praktik ilegal mining saat ini masih sangat lemah,”ucap aktivis nasional asal Konawe Utara itu.

Lanjut Hendro, hal itu dapat dibuktikan dengan melihat semakin maraknya praktik penambangan ilegal (ilegal mining) di Sulawesi Tenggara. Bahkan menurutnya, praktik penambangan ilegal terjadi hampir di seluruh Wilayah Pertambangan (WP) yang ada di Sultra.

“Tambang ilegal ini sudah sangat meresahkan bagi kami, apalagi tambang ilegal ini tidak hanya terjadi di Konawe Utara saja tetapi juga di wilayah pertambangan lain seperti di Kabupaten Kolaka Utara contohnya”. Tuturnya

Lebih lanjut, mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta itu menyampaikan, agar kiranya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) lebih aktif mengevaluasi kinerja anggotanya yang berada di daerah.

“Kalau menurut kami, Kapolri harus lebih aktif mengevaluasi kinerja anggotanya yang berada di daerah, contohnya seperti yang terjadi di Sultra saat ini. Seakan-akan kami melihat seperti sudah tidak ada lagi yang namanya penindakan bagi pelaku ilegal mining. Padahal, hampir setiap hari berbagai kelompok melakukan aksi demonstrasi terkait pratik ilegal mining yang sudah menjamur di Bumi Anoa ini”. tutupnya. (red)

Komentar Pembaca