Tidak Tegasnya APH Membuat Sultra Jadi Surganya Para Penambang Ilegal dan Neraka Bagi Masyarakatnya

417
Dengarkan Versi Suara

KENDARIEKSPRES.COM – Kawasan Propinsi Sulawesi Tenggara  yang dikenal memiki cadangan bahan tambang melimpah, khususnya Nikel  telah menggairahkan berbagai kalangan mengeksploitir bahan galian tersebut. Sehingga Praktik penambangan ilegal semakin marak di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Meskipun regulasi hukum terkait kegiatan pertambangan telah diatur, namun tindak pidana tersebut masih terus merajalela.

Semakin  maraknya Tindak Pidana (TP) penambangan ilegal (Illegal Mining) yang terjadi di berbagai lokasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) menimbulkan  keprihatinan berbagai  kalangan. Tidak hanya bagi masyarakat setempat dan para aktivis lingkungan hidup, namun juga bagi Himpunan Pengacara Pertambangan Nikel Indonesia (HPPNI) yang turut menyoroti persoalan  ini.

Ketua DPP Himpunan Pengacara Pertambangan Nikel Indonesia (HPPNI), Andri Darmawan, S.H.,M.H,CL,CIL,CRA., mengatakan aktivitas penambangan illegal menjadi salah satu isu HPPNI dalam  memberantas penambangan illegal. Pasalnya  penambangan ilegal ini sangat merugikan negara dan berdampak pada lingkungan. Padahal izin pertambangan itu semua sudah diatur oleh Pemerintah dan sudah ada regulasinya.

“Tidak semua orang bisa menambang karena ini kan merupakan kegiatan yang berdampak pada lingkungan sehingga betul-betul harus diatur, dan itu sudah jelas aturannya dalam Undang-undang,”kata Andri,  Kamis (30/1/2022).

Lanjut Andri membeberkan, hampir tiap hari Masyarakat  di Sultra mendengar ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas) yang menyuarakan atau melaporkan kegiatan penambangan illegal di Sultra. Tetapi hal itu seakan-akan  kegiatan pertambangan ilegal itu tetap berjalan dan tidak ada tindak lanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya pihak Kepolisian.

“Hingga hari ini juga kita lihat belum ada progres terhadap penanganan-penanganan laporan dari  Ormas dan LSM yang menyoroti maraknya tambang ilegal. Kita Masyarakat mesti tahu, sudah berapa orang yang ditindak?, bagaimana hasilnya?, apakah sudah sampai ke pengadilan atau seperti apa, dan apakah justru menimbulkan efek jera atau tidak?,”ketusnya.

Pria kelahiran Konawe Selatan itu mengatakan ada tiga hal pokok yang menjadi sorotan HPPNI terkait maraknya kegiatan penambangan ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang pertama penambangan ilegal ini terjadi karena adanya para penambang ilegal yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP),  tapi karena para penambang illegal tersebut berhasrat ingin menambang dan mendapatkan uang yang banyak sehingga mereka nekat melakukan penambangan illegal.

Kedua, mengapa penambangan ilegal ini leluasa atau bisa eksis, karena ada namanya perusahaan yang menjual dokumen hasil dari tambang illegal atau biasa disebut ‘Dokumen Terbang’.

Kata dia, hasil aktivitas para penambang illegal ini tidak mungkin bisa dijual kalau tidak ada dokumen-dokumen dari perusahaan yang mempunyai IUP dan mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

-IKLAN-

“Jadi mereka memberikan dokumennya (IUP dan RKAB,red) ini untuk menyamarkan hasil penambang illegal, sehingga  seolah-olah hasil penambangan ilegal ini berasal dari IUP yang resmi,”katanya.

Andri menilai maraknya penambangan illegal di Sultra disebabkan karena ada keterlibatan pemilik IUP untuk menyamarkan hasil penambangan ilegal  tersebut. Padahal secara regulasi hal itu dilarang

“Dokumen berupa IUP dan RKAB itu tidak boleh disewakan atau dipergunakan oleh pihak lain, karena pemerintah memberikan itu untuk kepentingan perusahaan itu saja Untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan di wilayah IUP-nya,”tegas Andri.

Tapi bila ada pemilik IUP resmi yang memfasilitasi para penambang-penambang ilegal di luar IUP-nya dengan memberikan dokumen resmi sehingga mereka bisa menjual. Maka itu tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan APH harus menindak tegas para pemilik IUP resmi tersebut.

Ketiga, masalah tambang ilegal yang dikaitkan dengan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dan bermain dalam lingkaran tersebut tidak jarang terjadi. sehingga menyebabkan aparat penegak hukum di Sultra tidak tegas.

“Ini kan banyak disuarakan sudah menjadi rahasia public, rahasia umum bahwa ada namanya uang koordinasi.  Koordinasinya ke mana? ya tentunya kepada yang punya kewenangan baik itu APH maupun Pemerintah,”ungkapnya.

Andri menambahkan, semua stakeholder di Sultra ini tidak serius untuk menghentikan penambangan illegal. Menurutnya, selama Aparat Pemerintah dan APH tidak menindak dan menghentikan ini, maka selamanya Masyarakat akan berteriak-teriak tentang penambangan illegal dan selamanya juga masyarakat akan terus memprotes tak kalah ada banjir, apakah itu di Konawe Utara, Kolaka Utara dan di Kolaka akibat dari kegiatan aktivitas penambangan illegal ini.

“Pemerintah dan APH  cumin akan muncul misalnya kalau ada banjir dan ada bantuan. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahannya.  jadi mereka ini mempertaruhkan kerugian negara dan juga mempertaruhkan kondisi lingkungan daerah kita,”katanya.

HPPNI berharap pemerintah dan aparat hukum bisa tegas tidak menutup mata dan telinga sehingga terjadi pembiaran.

 “Karena penambangan itu tidak seperti mencuri malam-malam langsung hilang, tidak seperti itu. Penambangan itu jelas jejaknya, tentu ada alat-alat beratnya, ada sumber daya manusianya, dan  ada pengapalan di mana dia mengeruk dan tidak lenyap begitu saja,”katanya.

Andri menegaskan, HPPNI ingin Sultra ini sebagai surganya nikel, jangan sampai Nikel ini hanya dinikmati oleh para penambang-penambang ilegal dan semua dampaknya negatifnya dirasakan oleh masyarakat

“Jangan sampai nikel Sultra ini surganya para penambang Ilegal dan nerakanya Masyarakatnya,”pungkasnya. (Red)

Komentar Pembaca