Ampuh Sultra: Penambangan di Eks PT. Mining Maju Terstruktur, Sistematis, dan Masif

389
Dengarkan Versi Suara

KENDARI –  Aktivitas tambang ilegal di Eks IUP PT. Mining Maju yang terletak diwilayah Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara kembali menuai sorotan.

Sorotan tersebut datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra),Kamis (7/7/2022).

Direktur Ampuh Sultra Hendro Nilopo, mengatakan, aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di lokasi Eks IUP PT. Mining Maju di Kolaka Utara merupakan kegiatan ilegal yang terstruktur, sistematis dan masif.

“Ini sudah berapa kali kami soroti, tetapi ternyata belum juga ada penertiban dari penegak hukum. Justru kegiatan dilokasi semakin terstruktur, sistematis dan masif dilakukan”. Katanya melalui siaran pers yang siterima media ini.

Hendro menuturkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dilokasi, setidaknya ada puluhan kontraktor yang tengah melakukan kegiatan penambangan dikoridor Eks IUP PT. Mining Maju.

“Informasinya sekitar 50-an orang yang sedang menambang dilahan koridor, bahkan sudah keluar puluhan tongkang nikel hasil dari penambangan disana,”ungkap Hendro.

Lebih lanjut, aktivis nasional itu menjelaskan, ada sekitar kurang lebih 50 kontraktor yang tengah melakukan kegiatan penambangan secara ilegal di wilayah Desa Puncak Monapa, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Bahkan kata dia, sejauh ini sudah 16 tongkang yang keluar menggunakan jetty PT. TDS.

-IKLAN-

“Ini parah yah, sayang sekali jika penegak hukum tidak segera melakukan penertiban, sebab menurut kami sudah terlalu banyak kerugian negara yang ditimbulkan akibat aktivitas ilegal di Eks IUP PT. Mining Maju ini”.

Selain itu, Hendro Nilopo juga menyoroti pihak syahbandar Kolaka yang terkesan melakukan pembiaran terhadap penggunaan jetty PT. TDS yang diduga belum memiliki izin operasional dari Kementerian Perhubungan RI. Hendro menambahkan, mereka melakukan penambangan ilegal tanpa ada penindakan, , mereka juga menggunakan jetty ilegal tetapi diterbitkan Surat Izin Berlayar (SIB).

“Keluarnya kapal-kapal tongkang pengangkut nikel yang menggunakan jetty PT. TDS, tidak terlepas dari adanya keterlibatan Syahbandar Kolaka. Sebab setau kami jetty PT. TDS belum ada izin Operasional tapi kok bisa Syahbandar menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB),”pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pantauan wartawan media Rakyatsultra.com pada Rabu (16/3/2022), ada sejumlah alat berat tampak dengan leluasa melakukan penggalian ore nikel di wilayah eks Izin Usaha Eksplorasi PT MM.

Sontak, aktivitas pertambangan nikel ilegal di area lahan eks PT MM ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satunya dilontarkan Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi Kolaka Utara, Ali Muhammad Husain.

Menurut Ali, aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di area lahan eks PT MM tersebut, jelas-jelas merupakan aktivitas pertambangan yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan aturan pertambangan yang ada.

“Mereka yang melakukan aktivitas pertambangan di area lahan eks PT Mining Maju itu jelas-jelas tidak memiliki dokumen, sehingga saya selaku Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi Kolaka Utara yang merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan menilai, aktivitas pertambangan tersebut adalah aktivitas ilegal yang menyalahi aturan pertambangan yang ada,” tegas Ali.

Olehnya itu Ali meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak tutup mata dengan adanya aktivitas pertambangan nikel ilegal di area lahan eks PT MM tersebut.

“Terkait adanya aktivitas pertambangan nikel ilegal di lahan eks PT Mining Maju ini, kami mendesak aparat penegak hukum agar segera mengambil sikap, menindak tegas para penambang yang melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (red)

Komentar Pembaca