Ringankan Beban Dua Siswa Kurang Mampu, AJP Bantu Seragam Sekolah

73

KENDARI – Dua anak kurang mampu asal Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat bantuan seragam sekolah. Bantuan itu datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP).

Warga Kasilampe, Awaluddin mengatakan sebelumnya ia mendapat keluhan dari kedua anak yang baru tamat dari SMP ini, memiliki keterbatasan biaya untuk membeli seragam sekolah.

Keduanya sudah dinyatakan lulus di SMAN 3 Kendari. Karena tergolong masyarakat kurang mampu, keduanya terancam tidak melanjutkan pendidikannya. Akhirnya Awaluddin bilang, ia membantu mencari sosok yang dapat membantu kedua anak ini.

Akhirnya, dirinya coba menemui AJP dan meminta agar kedua anak bisa dibantu untuk dibelikan seragam sekolah. Alhasil kata dia, permintaannya kemudian direspon dengan baik oleh AJP.

“Alhamdulillah pak Aksan karena peduli pendidikan, kedua anak ini dibelikan seragam lengkap,” katanya, Jum’at (8/7/2022).

Tak sampai disitu, lanjut Awaluddin bahwa AJP juga meminta kepada dirinya, ketika ada kebutuhan pendidikan lain yang masih dibutuhkan kedua anak ini, supaya kembali menghubunginya.

“Sementara pakian lengkap, beliau minta kalau ada kebutuhan lain anak ini segera hubungi ke beliau,” ujar dia.

Sementara itu, AJP menuturkan bahwa begitu pentingnya pendidikan untuk para generasi masa depan bangsa ini. Ia melihat bangsa yang maju, adalah tingkat pendidikan yang baik.

Berangkat dari situ dan kepeduliannya itu, AJP langsung memberikan bantuan kepada kedua anak ini tentunya. Sebelum itu juga dia telah memberikan bantuan yang serupa kepada anak-anak lainnya.

“Saya sudah ketemu dan serahkan seragam sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedua anak ini,” katanya.

Terlepas dari itu, Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sultra ini tak memungkiri bila diluar sana masih terdapat anak-anak yang berkeinginan untuk sekolah, namun pupus karena terkendala secara finansial.

Sehingga yang bilang hal ini menjadi tantangan, khususnya buat pemerintah itu sendiri. Sebab persoalan ketidakmampuan biaya pendidikan adalah tugas pokok pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk menjaminkan hak setiap warga negara.

Jika ditarik kebelakang, pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), telah dianggarkan anggaran yang namanya “Sultra Cerdas”.

Harusnya kedua ini anak menjadi bagian yang berhak mendapatkan atensi dari Dikbud, guna mendapatkan kebutuhan dasar mereka untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA.

“Mereka punya kemauan untuk bersekolah tapi tidak ditopang dengan kemampuan finansial. Contoh kedua anak ini, mereka sudah lulus, tapi tidak ada kemampuan orang tua untuk membelikan seragam sekolah,” katanya.

Olehnya itu, AJP berharap kedepannya baik Dikbud provinsi maupun kota sudah dapat mengidentifikasi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tapi terkendala dengan biaya.

“Saya kira kita siap untuk itu dengan dana yang sudah dianggarkan. Hanya mungkin cara identifikasi yang belum tepat. Sehingga mereka yang sangat membutuhkan kadang terlupakan,” tukasnya.

Komentar Pembaca