Konawe dan Konawe Utara Masuk Daftar Kabupaten Miskin Ekstrem di Sultra

1,739
Dengarkan Versi Suara

KENDARIEKSPRES.COM – Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara menjadi dua kabupaten dari lima daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.


Dilansir dari Kendariinfo.com, Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia (RI) menetapkan lokasi daerah kemiskinan ekstrem sejumlah 212 kabupaten/kota se-Indonesia dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 25 Tahun 2022, 5 di antaranya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kelima daerah tersebut yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), dan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

“Bahwa untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan penetapan lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ektrem yang di perluas dari 35 kabupaten menjadi 212 kabupaten/kota pada tahun 2022 dan selanjutnya mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023 – 2024,” jelas Menko PMK Muhadjir Effendy dalam SK yang keluar pada Kamis (16/6/2022) lalu.

-IKLAN-

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, seiring dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. 

Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan, kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Saat me-launching inpres tersebut, Menko Muhadjir mengatakan agar tercapai target yang diharapkan, pemerintah telah berfokus pada kegiatan kunci. Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. 

Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, serta ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

“Dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan fokus pada lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir, Selasa (14/6).

Ia berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi filantropi bisa terbangun dan semamkin kompak dalam upaya menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (red/Kendariinfo)

Komentar Pembaca