Tanpa IPPKH, Aktivitas PT SBP di Molawe Diduga Hantam Kawasan Hutan Lindung

85
Dengarkan Versi Suara

KENDARIEKSPRES.COM Presidium Aliansi Pemerhati Lingkungan (APL), Sulawesi Tenggara (Sultra), Amran mendesak Kepolisian Daerah (Polda), Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menindak tegas PT Sumber Bumi Putra (SBP). Pasalnya, PT SBP diduga keras melakukan perbuatan melawan hukum dengan di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di area seluas 45 Hektar (Ha). 

Melansir dari Sentralsultra.id, Amran mengungkapkan PT SBP diduga melakukan penambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam keterangan persnya, Minggu (17/7/2022), Amran membeberkan kalau PT SBP  disinyalir telah melakukan jual beli dokumen. Olehnya itu secara kelembagaan APL Sultra meminta Aparat Penegak Hukum (APH)  memproses kerugian negara akibat aktivitas PT SBP.

“APH tidak bisa tinggal diam dalam tingkah laku (merambah kawasan hutan) PT SBP ini. APH harus tegas dan andil dalam penegakan hukum. Olehnya itu, Polda Sultra dalam hal ini harus menindak PT SBP.  Karena dampak dari perbuatan tersebut dapat merugikan Negara serta menyebabkan penderitaan rakyat atas dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang Ilegal tersebut,” beber Amran.

-IKLAN-

Lanjut Amran, mengatakan, PT SBP sudah dihentikan produksinya tapi sampai saat ini masih saja beraktivitas (menambang), dan sampai menggarap kawasan hutan lindung yang diperkirakan pencapaian seluas 45 Ha dan itu dilakukan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa IPPKH.

“Demi tegaknya supremasi hukum pada sektor pertambangan, APH didesak untuk segera mengambil tindakan tegas pada pimpinan PT Sumber Bumi Putra,” lanjutnya.

Amran bilang, PT SBP sangat jelas melanggar perbuatan melawan hukum terkait aturan perizinan konsensi kawasan pertambangan dengan melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, selain itu aktivitas dilakukan PT SBP tersebut tidak memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), alias “Pelakor” atau disebut Penambang Lahan Koordinasi, dan menggunakan Dokumen Terbang alias “Dokter”.

“PT SBP telah melakukan tindakan kerugian negara dan patut diproses hukum sesuai hukum yang berlaku di NKRI,” tutupnya.

Sementara itu, dikonfirmasi kepada pihak PT Sumber Bumi Putra (SBP), Fajar Hasan melalui WhatsAppnya, Senin, 18 Juli 2022, hingga berita ini tayang tak direspon. (red)

Komentar Pembaca