Pemerintah akan Tertibkan RKAB Perusahaan yang Gandeng Tambang Ilegal

379
Dengarkan Versi Suara

KENDARIEKSPRES.COM – Kementerian ESDM bakal menertibkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) milik perusahaan tambang yang terindikasi menjalin kerja sama dengan para tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika ditanya terkait kerugian negara akibat maraknya tambang ilegal, “Perusahaan tambang yang mendapat hasil tambah di luar rencana mereka bisa mengurangi potensi penerimaan negara. Padahal pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan negara,” ujarnya.

-IKLAN-

Arifin mengatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan pendapatan negara dari industri pertambangan tidak raib di tengah krisis energi saat ini.

Di sisi lain, kajian intensif pada setiap RKAB itu dapat mengurangi risiko pada kerusakan lingkungan.

“RKAB yang memang memberikan pengaruh positif langsung kepada pemerintah tentu kita jaga, tapi RKAB-RKAB yang buram perlu ditertibkan,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Kementerian ESDM mencatat ada lebih dari 2.700 tambang ilegal yang tersebar di tanah air. Dari jumlah tersebut, PETI batu bara terdapat di 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi. Adapun lokasi PETI terbanyak ditemui di Sumatera Selatan. Guna meredam aktivitas tambang ilegal, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Polri terus melakukan pendataan lokasinya.

Sebelumnya diberitakan, Holding BUMN pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) melaporkan ribuan aktivitas tambang ilegal di sejumlah lokasi operasional anak usaha perusahaan. MIND ID beranggotakan PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum dan PT Timah. (red)


Komentar Pembaca