Transformasi Layanan ATR/BPN: Strategi Program Sosialisasi Bahtra S.Pwk di Desa Matabundu
BOMBANA, – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bombana menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, S.Pwk., pada Sabtu (20/12/2025). Kunjungan ini dirangkaikan dengan kegiatan Sosialisasi Program Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipusatkan di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat.
Mengusung tema “Akselerasi Transformasi Layanan Pertanahan dalam Membantu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Prima” , kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat modernisasi layanan yang selama ini dianggap birokratis menjadi lebih transparan dan profesional.
Dalam paparannya, Bahtra, S.Pwk., menekankan bahwa transformasi layanan pertanahan bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan perubahan mentalitas pelayanan.
“Tujuan utama kita adalah menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Masyarakat harus merasakan kemudahan dan kepastian dalam setiap urusan pertanahan,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut.
Menurutnya, dukungan legislatif terhadap program strategis ATR/BPN sangat krusial guna memastikan reformasi birokrasi berjalan beriringan dengan pelayanan prima di lapangan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana menyambut baik Arah tersebut sebagai pelecut semangat untuk terus berinovasi. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman kolektif serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat.
“Kami berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi transformasi ini. Pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan adalah hak masyarakat Bombana, dan kami di BPN siap mewujudkannya melalui sistem yang lebih modern,” ujar pihak Kantor Pertanahan Bombana.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Matabundu ini dihadiri oleh berbagai lapisan dan masyarakat tokoh daerah. Melalui edukasi langsung ini, Kementerian ATR/BPN berupaya memangkas kesenjangan informasi yang sering menjadi hambatan dalam pengurusan hak atas tanah.
Dengan adanya strategi program sosialisasi ini, diharapkan proses administrasi pertanahan di Kabupaten Bombana menjadi lebih cepat, bebas pungli, dan terfokus sepenuhnya pada kepuasan masyarakat. (red)