Dr Syamsir Nur, Penyesuaian Harga BBM Subsidi Untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
KENDARI – Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan harga BBM subsidi saat ini telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Harga. Pertalite dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 pe liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.
Dari hal tersebut, Sultra TV menggelar Webinar dengan tajuk ‘ Dilema Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi’. Pada Senin 5 September 2022.
Dengan pemateri, , Asisten III Setda Kota Kendari Amir Hasan, Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Syamsir Nur, Ketua PW Pemuda Muhammdiyah Sultra Laode Azizul, dan Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten III Setda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan, pemerintah kota kendari akan turut serta menfasilitasi segala kebijakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Kendari menyingkapi dengan bijak menyambut putusan pemerintah meskipun dilematis . kami hanya menghimbau masyarakat kota kendari menjaga keamanan dan stabilitas di kota kendari .
“Pada prinsipnya pemerintah daerah tinggal menunggu kebijakan-kebijakan dari pemeritah pusat, apalagi hala ini (Kenaikan BBM,red) termasuk masalah nasional, yang mana kami didaerah memikirkan stabilitas keamanan dan stabilitas harga. Insyaallah pemerintah selalu memikirkan bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat kota kendari dan sekitarnya,” ucap Amir Hasan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Syamsir Nur menilai, dengan naiknya BBM, maka akan berimbas pada kenaikan harga inflasi daerah, misalnya dari sector transportasi juga sector logisitik akan naik 1 hingga 2 persen, Pssalnya BBM itu adalah komoditas vital dan urgent didalam menentukan denyut nadi ekonomi baik dalam skala mikro rumah tangga maupun skala makro daerah dan pusat.
Dia menilai langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. kebijakan terhadap kenaikan BBM ini perlu dipahami karena merupakan sebuah keputusan yang sulit dari pemerintah.
“Kenapa dikatakan sebuah keputusan sulit karena penetuan BBM yang di miliki Indonesia ini memadukan dua unsur, pertama tergantung dari harga minyak mentah dunia dan kedua tergantung dari nilai tukar (Kurs,red) kita,”
Lanjut dia, ketika kita mundur kebelakang bahwa kenaikan BBM ini merupakan tekanan akibat minyak mentah yang naik , maka kemudian pemerintah melakukan Adjusment atau penyesuaian, sementara nilai tukar Rupiah masih fluktuatif .
Pemerintah didalam melakukan perencanaan terutama dalam pengelolaan keuangan, ada asumsi- asumsi yang dibangun. Sehingga kemudian asumsi yang dibangun seperti pandemic, aspek eksternal yang kemudian menggangu situasi di Indonesia sehingga pemerintah melakukan penyesuaian.
Sehingga untuk menghadapi tekanan tersebut pemerintah memiliki 3 opsi, yang pertama apakah BBM ini dilepas tidak perlu dinaikkan, dan berarti pemerintah akan menambah subsidi yang hitung-hitungannya mencapai Rp700 triliun. Kedua pemerintah perlu menaikkan harga BBM dengan cara penyesuaian, dan Ketiga, pemerintah harus mengendalikan konsumsi BBM terutama untuk yang subsidi.
“Teman-teman di akademisi sudah menghitung bahwa kenaikan BBM yang terjadi ini khusus jenis pertalite, tekanan terhadap inflasi itu hanya 0,93 persen. Namun yang kita perhatikan bahwa walaupun belum mencapai ‘Double Digit’ mitigasi pemerintah didalam memperhatikan tekanan itu terhadap kenaikan harga yang kemudian efeknya ke daya beli, itu yang perlu kita control bersama,” katanya.
Ketua PW Pemuda Muhammdiyah Sultra Laode Azizul memberikan tanggapan dan pandangannya terkait dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi . Kata dia, inilah pil pahit yang harus diterima ketika pemerintah harus menaikkan harga BBM Subsidi. Meskipun dasar kenaikan itu karena subsidi yang membengkak ataupun mengikuti harga pasar.
“Perlu kita evaluasi bersama, kita tidak mau Negara kita terkena dampak terlalu parah seperti di negara lain. Saya kira public gelisah karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” terangnya. (re)
