KENDARI – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, demo kenaikan harga BBM merupakan aspirasi yang bisa diterima Presiden Jokowi, dan seluruh partai pendukung pemerintah.
Hal itu disampaikannya ketika berdialog dengan mahasiswa saat memberi Kuliah Umum di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Selasa (6/9/2022). Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, menjadi moderator dialog.
“Mana ada presiden yang didemo dan minta Pak Jokowi turun, tapi beliau terima dan diajak dialog. Itulah Pak Jokowi. Beliau bekerja keras. Tidak ada presiden yang mempunyai kemampuan teknokratik seperti Pak Jokowi. Hanya nasibnya kurang baik. Begitu terpilih di periode kedua, ada pandemi 2 tahun. Situasi rakyat berat, kita juga tahu,” kata Hasto.
“Beliau selalu turun ke bawah, kemarin ke Maluku. Ada satu wilayah yang belum pernah didatangi presiden selama 64 tahun. Beliau datang, rakyat juga bertemu,” sambungnya.
Pria asal Yogyakarta itu mengatakan Jokowi adalah sosok yang berasal dari rakyat, jadi memahami bagaimana susahnya rakyat akibat pandemi.
Tetapi kemudian dihadapkan situasi global lainnya yaitu perang Rusia-Ukraina. Namun, dia mengatakan PDIP ikut terus mencari solusi.
“Solusi yang ditawarkan PDI Perjuangan saat ini adalah dengan adanya bantalan-bantalan sosial, harus dikawal dengan sebaik-baiknya dan Mensos dari PDI Perjuangan, Bu Risma. Bu Risma ini juga orangnya, kalau urusan rakyat, itu dinomorsatukan,” beber Hasto.
Hasto mengajak semua pihak, dengan situasi yang sulit ini, agar membangun situasi yang kondusif.
Sehingga Presiden dan aparat pemerintah bisa mengambil langkah-langkah terobosan lainnya di dalam membantu rakyat.
“Kami turun ke bawah. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah, kami selalu dorong kepala daerah kami dan anggota legislatif untuk mendorong realokasi anggaran untuk membantu rakyat kecil. Itulah tanggung jawab kami,” jelas Hasto.
“Seluruh pimpinan partai di pusat dan daerah telah kami berikan guidelines untuk menerima dan berdialog dengan mereka yang berdemo akibat kebijakan yang tidak mudah tersebut. Sebab dengan dialog dapat dicari solusi besama,” sambungnya.
Menurut dia, solusi yang paling baik saat ini adalah mendorong pemerintahan Pak Jokowi agar kemiskinan tidak bertambah.
“Mendorong penciptaan lapangan kerja, dan apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah on the track,” jelas Hasto.
“Mana ada presiden yang berani mengakuisisi Rokan; Blok Mahakam, dan lainnya. Semua untuk membangun kedaulatan energi dari hulu. Mana ada yang berani mengambil Freeport. Tetapi dengan kebijakan itu masih belum juga menyelesaikan karena persoalan energi ini memang sangat berat,” sambungnya. (Liputan6)
