Evaluasi Kemendagri, Pj Bupati Muna Barat  Dr Bahri Kurang Berkinerja

397

KENDARIEKSPRES, – Lembaga Jaringan Aktivis melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Sulawesi Tengara pada Senin (26/12/2022).

Aksi demo tersebut dilakukan atas dasar tuntutan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, untuk mengevaluasi Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri, agar segera dikembalikan ke Kemendagri. Aksi Massa juga menolak keras perpanjangan SK Pj Bupati Muna Barat itu untuk di perpanjang.

Jenderal Lapangan Aksi ,Naga Sultra menjelaskan bahwa Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Muna pada pertengahan 2014 yang lalu, berpusat di Kota Laworo.

Terlepas dari itu, berdasarkan hasil kajian dan diskusi Lembaga Jaringan Aktivis Sultra, Naga menilai Bahri gagal membangun daerah yang dipimpinnya.

 “Hal itu menurut kami mengacu pada evaluasi Kemendagri mengenai Pj Kepala Daerah kurang berkinerja menuju 6 bulan kepemimpinan,” jelasnya.

Lanjut Naga Sultra, membeberkan bahwa kinerja Pj Bupati Muna Barat terus mengalami kemunduran total, karena dapat dilihat dari evaluasi kemendagri Pj Kepala Daerah berkinerja yang menunjukan bahwa kinerja Pj Bupati Muna Barat dengan nilai 14 dengan persentase 50% dan berada pada posisi ke-4.

“Kami menilai kegiatan Pj Bupati Muna Barat yang berupa pembebasan lahan lokasi kompleks perkantoran, persoalan ULP, dan obat kadaluwarsa yang dipublikasikan di media hanya kamuflase, karena dari hasil evaluasi kemendagri Pj Bupati Muna Barat tidak menunjukan kinerja yang bagus di mata kemendagri. Sehingga menurut kajian kami bila mengacu pada penilaian Kemendagri tersebut maka apa yang di lakukan Pj Bupati Muna Barat selama ini hanya sebatas pencitraan,” tambahnya.

Lembaga Jaringan Aktivis Sultra menduga kuat bahwa Pj Muna Barat hanya fokus keliling konsolidasi untuk memperkokoh basis tangga maju sebagai Bupati definitif di Muna Barat dengan dalih bagi-bagi program pembangunan dan bantuan ke tiap-tiap Desa. sehingga sangat berpotensi membuat kegaduhan politik di tengah masyarakat pada tahun 2023.

Olehnya itu, persoalan ini mengabaikan tugas utamanya sesuai dengan visi misi kemendagri pada saat menunjuknya sebagai pelaksana jabatan. 

“Kami berharap kepada gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mengevaluasi Pj Bupati Muna Barat saat ini, dan tidak memperpanjang masa kerja sebagai Pj Bupati Muna Barat demi terciptanya kondusifitas suhu politik yang adem di kabupaten muna barat,” ujarnya.

Lembaga Jaringan Aktivis Sultra berharap kepada Pj Bupati Muna Barat agar fokus menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas dalam menata dan membangun wajah baru Kabupaten Muna Barat. 

“Kami ingin Muna Barat bisa setara dengan Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara, ketimpang keliling safari politik di tiap-tiap desa,” tukasnya. (Red)

Komentar Pembaca