KENDARIEKSPRES.COM, – Novel Baswedan membalas kecaman Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Berbeda dengan Luhut Pandjaitan, mantan penyidik KPK ini mengatakan OTT akan memberikan efek yang positif karena ketika sang pelaku tertangkap basah, ia tidak dapat menepisnya.
“OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak,” ujar Novel Baswedan, dikutip dari Twitter @nazaqistsha, Kamis 22 Desember 2022.
“SUAP pasti ada kepentingan dibaliknya, bila di OTT maka kerugian negara tdk terjadi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, pria berumur 45 tahun ini berpendapat OTT KPK akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi bagi negara.
“OTT kasusnya SUAP, yg mrpk induk korupsi,” ucapnya.
“KPK perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT,” katanya.
Sebagai informasi, Luhut Pandjaitan menyentil gaya OTT KPK yang digunakan selama ini untuk menjaring koruptor di Indonesia.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, OTT KPK hanya akan berdampak buruk bagi citra Indonesia.
“Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” tutur Luhut Pandjaitan.
“Karena OTT, OTT itu tidak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life siapa yang akan lawan kita?” lanjutnya.
Kemudian, pejabat yang mempunyai julukan sebagai perdana menteri Indonesia ini berbicara soal wawancaranya dengan salah satu media lokal Inggris.
Politisi Partai Golkar ini merasa bangga sebab Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 Bali disanjung oleh dunia internasional.
Ia juga membahas soal dukungan pemerintah terhadap sistem digitalisasi karena dinilai sebagai tanda kemajuan suatu bangsa.
“Jadi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” tuturnya.
Disisi lain, dalam penelitian sebuah jurnal dari Universitas Gadjah Mada, kebijakan KPK untuk meringkus berbagai penjahat koruptor dengan memanfaatkan teknik OTT KPK menimbulkan dampak positif dan negatif.
Sebagian pihak berpendapat kalau OTT KPK telah melanggar hak privasi seseorang dan termasuk dalam tindakan yang ilegal.
Sedangkan pihak yang menyetujui OTT KPK berujar kalau sistem seperti ini dapat mempercepat terungkapnya suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi Indonesia.
Efek positif OTT KPK lainnya adalah penyidik dapat langsung mengamankan bukti kunci dalam perkara kasus korupsi.
Walaupun begitu, sejak pertama kali pemberlakuan OTT KPK dilaksanakan, kasus korupsi di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan. (Sumber: Terkini)
