Usai Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, Kapolres Konawe Utara AKBP Priyo Utomo Segera Lakukan ini

KENDARIEKSPRES.COM, – Mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Kapolres Konawe Utara AKBP Priyo Utomo bersama dengan unsur Forkopimda Konawe Utara hadir dan mengikuti jalannya Rakornas.

Pada Rakornas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor Jawa Barat pada Selasa (17/01/23), Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dihadiri 4.545 orang peserta, baik dari TNI, Polri, Kementerian hingga Kepala Daerah se- Indonesia.

Ada empat tema yang di bahas dalam Rakornas tersebut, yakni Pertumbuhan Ekonomi dan Pengedalian Inflasi. Penguatan Investasi, Hilirisasi dan Kemudahan Perizinan. Penanganan Covid19, Stunting, Kemiskinan, Pengangguran, dan jaring Pengaman Sosial. Dan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pengawasan.

Rakornas dilaksanakan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, dan isu Stunting menjadi prioritas utama. Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dihadiri 4.545 orang peserta, baik dari TNI, Polri, Kementerian hingga Kepala Daerah se- Indonesia.

Presiden Jokowi konsen dengan penanganan stunting di Indonesia, karena Indonesia mendapatkan bonus demografi. Jika stunting tidak dikelola secara baik, menurut Jokowi, maka ini menjadi menakutkan.

Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tersebut, “Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik.

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

“Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran.

“Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran,” ucap Sigit.

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen.

“Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan,” tutur Sigit.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada.

“Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada,” jelas Sigit.

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada.

Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan.

“Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan,” tutup Sigit.

Sementara itu ditempat yang sama, Kaporles Konawe Utara sebagai salah satu peserta Rakornas menjelaskan, Polres Konawe Utara fokus mengawal, dan memastikan bahwa agenda prioritas dan kebijakan presiden dan Kapolri. Utamanya mengenai situasi kamtibmas yang kondusif dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terlaksana.

Iya menjelaskan beberapa point arahan Kapolri telah berjalan baik di Kabupaten Konawe Utara. ” Semua atensi Kapolri berjalan baik dan kita sudah laksanakan di Kabupaten Konawe Utara,” terangnya. 

Lanjut Priyo mengatakan, bersama Pemda dan Forkompinda, Polres Konawe Utara akan terus menjaga sinergitas dan menciptakan Kamtibmas aman dan kondusif di Bumi Oheo,” ucapnya.

Mantan Kasubdit IV Tipidter Polda Sultra itu menambahkan ketahanan pangan harus terwujud di Konawe Utara. Pasalnya, Tahun 2023 diprediksi bukan tahun yang baik-baik saja, khususnya kondisi perekonomian global yang akan berdampak hingga ke daerah.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini merupakan warning bagi kita semua khususnya di daerah. Menciptakan ketahanan pangan wilayah harus kita lakukan, agar memiliki pertahanan ekonomi yang kuat, semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat harus solid,” pungkasnya. (red)