KENDARIEKSPRES, – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri, kembali mengaku mendapat pengakuan atas kinerjanya yang luar biasa. Kali ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Bahri karena terobosannya dalam memastikan seluruh warga Mubar mendapatkan jaminan sosial.
Sebanyak 12.694 warga Mubar telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pj.Bupati Bahri. Hal ini menunjukkan komitmen Bahri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mubar melalui penyediaan jaminan sosial. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya Bahri telah diakui dan diapresiasi oleh lembaga resmi.
“Penghargaan yang kita berikan ini sebagai apresiasi atas kinerja Pj.Bupati Mubar, Bahri. Pertama, Pj.Bupati Bahri punya inisiatif yang keren dengan melindungi pekerja rentan sebanyak 10.424 jiwa. Kemudian seluruh honorernya yang berjumlah 2.270 orang (non ASN) telah didaftarkan dan sudah terlindungi semuanya,” ujar Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan RI, Zainudin usai menyerahkan penghargaan di Aula Kantor Bupati Mubar, Rabu (1/2), kemarin.
Menurut Zainudin, untuk sebuah kabupaten yang tidak besar seperti Mubar, melindungi 10.424 pekerja rentan dan 2.270 pekerja non ASN adalah angka yang besar. “Makanya kami dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Pj.Bupati Mubar, Bahri,” ungkapnya.
Bagi Zainudin, Pj Bupati Mubar, Bahri punya komitmen tinggi untuk melindungi seluruh pekerja di Mubar dalam program BPJS. Bahkan aparat desapun akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan hari tua/pensiun.
“Ini adalah terobosan keren. Aparat desa dapat pensiun sama seperti PNS. Jadi insiatif-inisiatif itu patut kita apresiasi dan ini akan kita kabarkan sebagai salah satu inspirasi bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ternyata di tengah keterbatasan, selalu ada inovasi besar yang bisa dilakukan kalau kita tidak berdiam diri dan selalu semangat dalam bekerja,” tutur Zainudin.
Seingat Zainuddin, baru lima kabupaten/kota di Indonesia yang 100 persen melindungi warganya. “Kalau tahun ini Mubar bisa 100 persen maka Mubar adalah bagian kecil dari yang 100 persen itu. Bayangkan, ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dan hanya lima kabupaten/kota yang bisa sampai 100 persen. Mubar bertekad akan 100 persen tahun ini dan menjadi daerah yang keenam. Ini luar biasa dan kita apresiasi itu,” tutup Direktur Zainudin.
Sementara itu, Pj.Bupati Mubar, Bahri mengatakan terobosan yang dilakukannya adalah bagian dari menunaikan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus menuntaskan kemiskinan ekstrem.
Tiga strategis penting dilakukan Pj.Bupati Bahri dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim.
Pertama, membatasi pengeluaran belanja masyarakat. Kedua, menaikkan pendapatan. Ketigam mengurangi kantong-kantong kemiskinan. “Dalam konteks mengurangi pengeluaran masyarakat maka saat ini kami hadir dengan memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat Mubar,” ujarnya.
Pj.Bupati Bahri menambahkan upaya mendaftarkan 12.694 masyarakat Mubar menjadi peserta BPJS telah dilakukan sejak ia menjalankan roda pemerintahan. “Semua kita biayai melalui APBD. Besarannya Rp16.800 perjiwa. Kami juga mendaftarkan sebanyak 100 orang pekerja rentan perdesa,” terangnya.
Dengan iuran Rp16.800 per jiwa per bulan dikalikan 12.694 jiwa, maka setiap bulan Pemkab Mubar membayar Rp 203.104.000 kepada BPJS Ketenagakerjaan. “Saat ini, ada beberapa yang belum kita daftarkan. Kita sedang merampungkan datanya untuk didaftarkan. Targetnya, Desember 2023, semua warga Mubar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Pj.Bupati Bahri.
Pj.Bupati Bahri juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kabupaten Mubar sebagai bagian dari kabupaten/kota di Indonesia yang 100 persen melindungi warganya melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Dalam konteks penanganan inflasi dan kemiskinan ekstrem, saya sudah daftarkan seluruh penduduk dalam Universal Health Coverage,100 persen. Bahkan yang tidak dijamin oleh BPJS, kita siapkan jaminan kesehatan di APBD 2023. Seperti Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ), disabilitas dan bayi baru lahir,” tambahnya.
Mantan Kepala Bagian Umum pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN itu menambahkan komitmennya menuntaskan kemiskinan ekstrem. “Yang memotivasi saya karena dari 87.000 jiwa jumlah penduduk Mubar, ada sekira 13.506 itu berada dibawah garis kemiskinan. Lalu ada sekira 2,89 persen itu miskin ekstrem. Makanya saya berupaya untuk mengatasi itu (dengan mendaftarkan seluruh masyarakat Mubar sebagai peserta BPJS, red),” pungkas Pj.Bupati Bahri.
Sementara itu, Kepala Bidang Asuransi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, La Ode Muhamad Talib mengapresiasi terobosan luar biasa Pj.Bupati Mubar, Bahri.
“Kehadiran saya di sini adalah memastikan Pemkab Mubar sudah melaksanakan intruksi presiden. Tentu ini menjadi bagian dari laporan kami karena kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk memonitoring dan melaporkan setiap enam bulan. Tentunya Mubar ini menjadi bagian dari laporan kami yang sudah berkomitmen melaksanakan jaminan sosial termasuk penanganan kemiskinan ekstrem,” ujar Muhamad Talib. (red)
