Mengapa Partai Ummat Gaungkan ‘politik identitas’?
KENDARIEKSPRES, – Sejumlah pengamat politik memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilihan presiden yang akan datang. Namun, Partai Ummat – pimpinan politikus Amien Rais – menyatakan pilihannya menggunakan identitas keagamaan dalam Pemilu 2024, karena dunia politik tidak dapat dipisahkan dari agama.
Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai politik identitas yang sifatnya mengkapitalisasi perbedaan di tengah masyarakat untuk kepentingan politik, berpotensi membahayakan pemilu.
“Apapun penggunaan-penggunaan simbol identitas menurut saya itu akan menurunkan kualitas dari pemilu dan berpotensi memecah belah,” ujar Yunarto kepada BBC News Indonesia pada Selasa (21/2).
Juru bicara DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, menyangkal hal tersebut.
Ia mengatakan bahwa selama ini, istilah politik identitas sering disalahartikan oleh sejumlah pihak demi menyudutkan partai-partai yang secara terang-terangan menggunakan politik identitas.
“Saya duga keras [mereka] sengaja dihembuskan dengan narasi sesat, sehingga menyebabkan masyarakat ikut salah jalan.
“Menyebabkan kebencian ada di mana-mana. Politik Identitas sengaja dipakai untuk menakut-nakuti orang Islam dalam berpolitik,” jelas Mustofa.
Pada Senin (13/2), Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyatakan bahwa Partai Ummat secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka akan menggunakan politik identitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kita akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho kepada media.
Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Oleh karena itu, ia merasa agama dan politik perlu disatukan.
“Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.
“Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” kata dia.
Menanggapi pengakuan Partai Ummat yang menyebut diri mereka politik identitas, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya akan memberi teguran keras untuk partai tersebut.
“Kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu, kita punya keprihatinan bersama, kita punya concern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas,” kata Rahmat Bagja kepada wartawan, Senin (20/2).
