SULTRA – Dalam upaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah setempat telah menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi “Mantap Brata Anoa 2023 – 2024.” Pertemuan ini menjadi landasan penting untuk menyongsong momen bersejarah dalam demokrasi Indonesia.
Rapat yang berlangsung di Kota Kendari ini dihadiri oleh sejumlah PJU dan Kapolres di jajaran Polda Sultra, TNI (Tentara Nasional Indonesia), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan berbagai unsur terkait lainnya.
BACAAN LAINNYA
- MPP Sulawesi Tenggara, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto Kembangkan Potensi Pelayanan untuk Masyarakat
- Kapolres Priyo Utomo dan Alumni Akpol 2003: 20 Ton Beras untuk Masyarakat Kurang Mampu
- Dijual Cepat! Satu Unit Hunian Idaman di Perumahan Biraland Residence Kendari
Pertemuan ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah kesiapan operasi keamanan yang akan dilaksanakan dalam menghadapi Pemilu tahun 2024.
Dalam pembukaan rapat, Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto, menegaskan kesiapan dalam menghadapi pemilu 2024 sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang diselenggarakan di tingkat Mabes Polri beberapa waktu lalu.
Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto juga menyoroti pentingnya peningkatan sinergi antar lembaga dan upaya proaktif dalam rangka mendinginkan suasana menjelang, saat, dan pasca pelaksanaan pemilu 2024.
Pemilu 2024 dianggap sebagai titik persimpangan sejarah bangsa Indonesia yang akan menentukan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan koordinasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan proses demokrasi ini.
Ketua KPU Sultra, Azril, juga memainkan peran penting dalam rapat ini dengan menyampaikan sejumlah usulan krusial. Usulan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses distribusi logistik serta pelaksanaan Pemilu yang adil dan transparan.
Salah satu usulan utama adalah perketatan pengawasan internal oleh KPU Sultra untuk memastikan integritas dan transparansi pemilu. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh Badan Adhoc, KPU Sultra akan menangani hal tersebut dengan serius sesuai dengan hukum yang berlaku.
Azril juga menginginkan keterlibatan pihak PLN untuk tidak memadamkan lampu saat proses penghitungan suara dan rekapitulasi berlangsung, menganggap hal ini sangat penting untuk memastikan proses berjalan dengan lancar dan adil.
Keterlibatan TNI/Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi fokus utama usulan ini, diharapkan akan menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama pemilu.
Selain itu, rapat ini juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada, termasuk pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemilu di tingkat lokal.
Dalam upaya meminimalkan proses mutasi, terutama pada sekretariat PPK dan PPS selama tahapan pemilu berlangsung, KPU Sultra menyebutkan bahwa hanya pelanggaran sumpah janji ASN yang akan memerlukan tindakan tegas.
KPU Sultra juga berharap untuk mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca saat distribusi logistik dan penghitungan suara. Selain itu, KPU meminta komitmen bersama peserta pemilu untuk menahan diri memasang Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum tahapan kampanye dimulai.
Usulan lainnya mencakup peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam pemutahiran data pemilih, koordinasi intensif dan dialogis antara KPU Kabupaten/Kota dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di wilayah masing-masing, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang perubahan data pemilih di wilayah masing-masing.
Terakhir, KPU Sultra menggarisbawahi perlunya pengawalan pergerakan logistik di setiap batas wilayah oleh pihak TNI/Polri untuk menghindari potensi gangguan dan kerugian selama distribusi logistik pemilu.
Dengan usulan-usulan ini, KPU Sultra berharap pemilu akan berjalan dengan lancar, adil, dan aman untuk semua pihak yang terlibat. Semua stakeholder diharapkan dapat bersatu dan berkomitmen untuk menjaga integritas dan demokrasi dalam proses ini.
Rapat ini juga menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk memaparkan peran pentingnya dalam mengawasi jalannya pemilu dengan adil dan bebas dari kecurangan. Mereka menyampaikan bahwa telah mempersiapkan strategi pengawasan yang lebih ketat demi memastikan integritas pemilu.
Dengan demikian, Provinsi Sulawesi Tenggara siap menghadapi Pemilu 2024 dengan penuh keyakinan dan komitmen untuk menjaga demokrasi dan keamanan. (red)
