Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan kementerian dalam mengoptimalkan Reforma Agraria, termasuk redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan kinerja yang baik dalam 100 hari kerja.
“Kami mengapresiasi capaian Reforma Agraria yang telah dilakukan, termasuk percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti efektivitas kementerian dalam mengelola anggaran untuk program Reforma Agraria.
Ia menyebut sejumlah target, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), telah melampaui 100 persen.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam kebijakan pertanahan. “Kami berkomitmen menyelesaikan semua permasalahan ini dengan terbuka dan memastikan setiap langkah yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dukungan dari DPR RI diharapkan semakin memperkuat upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat implementasi Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (red)
