Kendari – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi berkomitmen memperkuat digitalisasi keuangan daerah melalui implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar bimbingan teknis bagi jajaran Pemkab Wakatobi untuk memastikan pemahaman menyeluruh terkait penggunaan KKPD.
“Pelatihan ini bertujuan untuk menekan potensi transaksi fiktif dan memangkas biaya operasional, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2022,” ujarnya di Kendari, Senin (tanggal berita).
Dukungan penuh terhadap inisiatif ini juga datang dari Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Doni Septadijaya, menyebutkan bahwa KKPD merupakan langkah strategis dalam memperkuat inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi daerah.
“Dengan KKPD, transaksi pemerintah daerah menjadi lebih mudah, transparan, dan berdampak positif bagi perekonomian lokal,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Nadar, menegaskan bahwa implementasi KKPD akan menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap KKPD dapat mengurangi transaksi fiktif, menekan biaya operasional, serta meningkatkan keamanan dan akuntabilitas keuangan daerah,” jelasnya.
Wakatobi menjadi daerah keenam di Sulawesi Tenggara yang mengadopsi KKPD. Sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Bank Sultra, Pemkab Wakatobi memainkan peran penting dalam mendorong modernisasi sistem keuangan daerah.
Selain itu, potensi ekonomi Wakatobi, khususnya di sektor pariwisata bahari, diharapkan semakin berkembang dengan adanya efisiensi keuangan melalui digitalisasi.
Implementasi KKPD ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan di seluruh Indonesia. Langkah ini diyakini akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara.
