Kendari, – Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Sulawesi Tenggara mendorong pemerintahan baru di tingkat provinsi maupun kota untuk mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua DPD APERSI Sultra, Syahruddin Latief, melalui Sekretaris DPD APERSI Sultra, Muhammad Rustan, menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada pengembang lokal agar sektor properti dapat berkembang optimal.
“Kami berharap Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Wali Kota Kendari dr Hj Siska Karina Imran dapat memberikan perhatian lebih pada sektor perumahan. Dukungan dalam hal percepatan perizinan, kemudahan akses lahan, dan insentif bagi pengembang sangat diperlukan,” ujar Rustan di Kendari, Jumat (20/2).
Menurut Rustan, sektor properti memiliki dampak luas terhadap perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, industri perumahan juga berkontribusi pada pertumbuhan investasi.
Ia menekankan bahwa backlog perumahan di Sultra masih tinggi dan memerlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menekan angka tersebut.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penyederhanaan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang selama ini menjadi kendala bagi pengembang dalam merealisasikan proyek perumahan.
“Proses perizinan yang panjang dan regulasi yang tumpang tindih sering kali menghambat investasi di sektor perumahan. Kami berharap ada perbaikan sistem agar pengembang bisa lebih leluasa bekerja,” katanya.
Selain itu, Rustan menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pengembang dalam mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini menjadi harapan utama bagi MBR dalam memperoleh rumah layak huni dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
Pemerintahan baru juga diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih fleksibel dalam penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perumahan, seperti jalan dan drainase.
Menurut Rustan, banyak pengembang yang terkendala dalam membangun fasilitas tersebut karena belum adanya kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan sektor properti.
Lebih lanjut, APERSI Sultra menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program nasional pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Rustan menilai target tersebut dapat tercapai jika ada dukungan konkret dari pemerintah daerah dalam bentuk percepatan perizinan dan kemudahan investasi.
Untuk itu, APERSI Sultra mengusulkan dibentuknya forum komunikasi rutin antara asosiasi pengembang dan pemangku kepentingan lainnya guna membahas tantangan serta solusi dalam pengembangan sektor perumahan.
“Dengan adanya komunikasi yang baik, kami yakin sektor properti dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” kata Rustan.
Ia berharap kebijakan pemerintah ke depan semakin mendukung pertumbuhan sektor properti di Sultra, sehingga hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat. (Red)
