Komisi II DPR dan Wamendagri Kunjungi Bank Sultra, Soroti Permodalan dan Kredit Produktif

Bank Sultra,
6

KENDARI – Bank Sultra mendapat kunjungan kerja dari Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di Kantor Pusat Bank Sultra, Rabu (27/8). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi II terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra, Hugua, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, sejumlah anggota Komisi II, Wamendagri, serta jajaran Direksi dan Komisaris Bank Sultra. Diskusi berfokus pada penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, dan transformasi pembiayaan ke sektor produktif.

Wagub Sultra, Hugua, menyampaikan bahwa Bank Sultra memiliki peran vital dalam memperkuat ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan modal inti dan penyaluran kredit produktif, khususnya untuk sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pentingnya tata kelola BUMD yang profesional. Ia menyarankan penempatan komisaris yang kompeten dan pengelolaan CSR yang transparan dan tepat sasaran.

Menanggapi masukan tersebut, Direktur Pemasaran Bank Sultra, Ronal Siahaan, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat dan DPR RI menjadi motivasi bagi Bank Sultra untuk terus berbenah. “Kami menyambut baik arahan dan masukan dari Wakil Gubernur, Komisi II DPR RI, dan Wamendagri. Bank Sultra berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui optimalisasi kredit produktif dan penguatan tata kelola,” ujar Ronal.

Ronal menambahkan, Bank Sultra siap menjadi motor penggerak ekonomi Sultra dengan fokus pada pembiayaan sehat, penguatan modal, dan penyaluran CSR yang berdampak nyata. “Ke depan, kami akan lebih agresif dalam mendorong pembiayaan produktif, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bank Sultra, Pemerintah Daerah, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri demi pertumbuhan yang lebih sehat, profesional, dan berkelanjutan. **

Komentar Pembaca