KENDARI, KOMPAS – Upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat dukungan kuat dari sektor perbankan daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2025 antara Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bank Sultra.
Penandatanganan perjanjian bersejarah ini berlangsung di Gedung Tower Bank Sultra. Dokumen kerja sama ditandatangani oleh Muh. Irsan Basalamah, S.T., M.T., selaku Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ronal Siahaan, Direktur Pemasaran Bank Sultra. Acara ini juga dihadiri oleh Lili Damayanto, S.T., PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman, serta rencana keterlibatan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.
BSPS merupakan program pemerintah pusat yang memberikan bantuan stimulan berupa dana untuk mendorong MBR memiliki rumah yang layak huni. Prinsip utama BSPS adalah gotong royong, di mana bantuan dana yang diberikan pemerintah digunakan penerima untuk membeli bahan bangunan, sementara pengerjaan rumah dilakukan secara swadaya dengan dukungan masyarakat sekitar.
Tahun 2025, alokasi BSPS untuk Sulawesi Tenggara mencapai 1.129 unit rumah yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota. Dengan besaran bantuan Rp20 juta per unit, total dana yang disalurkan mencapai sekitar Rp22,58 miliar.
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis, Bank Sultra ditunjuk sebagai Bank Penyalur BSPS Tahun 2025 di Sulawesi Tenggara. Penunjukan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapabilitas Bank Sultra.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian MBR secara signifikan, sekaligus mendukung pencapaian target pemerintah daerah dalam mengentaskan jumlah rumah tidak layak huni di Sulawesi Tenggara. Kerjasama ini mempertegas peran Bank Sultra sebagai mitra strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.
