KENDARI – Dalam langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari menggandeng Bank Sultra untuk memperpanjang jam operasional kas menjelang batas waktu pembayaran. Kebijakan ini diberlakukan mengingat jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Kota Kendari pada 30 September 2025.
Kepala Bapenda Kota Kendari, Hj. Sasriati, S.E, M.Si, mengungkapkan bahwa perpanjangan jam layanan ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajaknya tepat waktu.
“Bapenda dan Bank Sultra akan memperpanjang jam operasional hingga pukul 19.00 WITA. Bahkan, layanan akan tetap dibuka pada hari libur di tanggal 26 dan 27 September,” ungkap Sasriati baru-baru ini.
Realisasi Baru 60 Persen, Masyarakat Diimbau Segera Bayar
Langkah ini diambil mengingat target realisasi PBB-P2 yang masih jauh dari harapan. Sasriati menyebut bahwa dari target PBB tahun ini sebesar Rp320 miliar, realisasinya saat ini baru mencapai 60 persen.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembayaran PBB-nya. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar membayar PBB-nya sebelum jatuh tempo agar tidak dikenai denda. Pajak yang dibayarkan ini untuk kelangsungan pembangunan Kota Kendari agar semakin maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Jadwal Pelayanan Khusus Bank Sultra
Adapun rincian jadwal pelayanan khusus di beberapa kantor kas Bank Sultra yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
| Lokasi | Tanggal | Waktu Operasional | Keterangan |
| Kantor KF. Perizinan dan Kantor KF. Walikota | Sabtu (27/9) & Minggu (28/9) | Pukul 09.00 – 15.00 WITA | Operasional pada hari libur |
| Kantor KF. Perizinan dan Kantor KF. Walikota | Senin (29/9) & Selasa (30/9) | Pukul 09.00 – 19.00 WITA | Perpanjangan jam operasional |
Ekspor ke Spreadsheet
Perubahan jam operasional dan pembukaan layanan pada hari libur ini melalui kolaborasi antara Bapenda Kendari dan Bank Sultra diharapkan dapat mendorong peningkatan signifikan dalam penerimaan PBB-P2 sebelum batas akhir pembayaran. Hal ini menunjukkan komitmen kedua pihak dalam memudahkan masyarakat sekaligus mengamankan target pendapatan daerah.
